SINJAI | SUARAHAM — Rekaman video penggerebekan seorang suami terhadap istrinya di sebuah rumah di Perumahan Lappa Mas I, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mendadak menghebohkan publik.
Peristiwa yang disebut terjadi pada Rabu (18/11/2026) siang itu kini menjadi sorotan, bukan hanya karena dugaan persoalan rumah tangga, tetapi juga karena munculnya dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian.
Dalam video yang beredar, seorang pria berinisial T terlihat mendatangi sebuah rumah berpagar kayu yang diduga merupakan tempat tinggal atau kontrakan seorang anggota Polres Sinjai yang menjabat sebagai Kepala Unit (Kanit).
Kedatangan T disebut dilatarbelakangi kecurigaan terhadap keberadaan istrinya berinisial F di dalam rumah tersebut.
Tidak sendirian, T datang bersama sejumlah warga. Mereka bahkan harus menunggu hampir satu jam di depan rumah lantaran pintu tak kunjung dibuka.
Situasi semakin memanas ketika beberapa orang berpakaian sipil yang berada di lokasi menyampaikan bahwa F tidak berada di dalam rumah.
Namun, T tetap bersikukuh bahwa istrinya berada di dalam bangunan tersebut.
Setelah menunggu cukup lama, pintu rumah akhirnya didobrak oleh seorang anggota polisi. Dugaan T pun terjawab setelah F ditemukan berada seorang diri di dalam rumah.
Yang kemudian menjadi tanda tanya, sosok anggota kepolisian yang disebut-sebut berkaitan dengan rumah tersebut justru tidak terlihat saat penggerebekan berlangsung.
Mobil Dinas Sabhara Jadi Sorotan, Siapa yang Memberi Perintah?
Kontroversi tidak berhenti sampai di situ.
Dalam rekaman video, F terlihat dibawa keluar dari rumah dan dimasukkan ke dalam mobil bertuliskan Korps Sabhara Polres Sinjai.
Perempuan tersebut tampak mengenakan baju putih dan celana berwarna merah bata. Sementara itu, T terlihat berusaha mendekati kendaraan yang membawa istrinya.
Namun, mobil dinas tersebut akhirnya meninggalkan lokasi.
Adegan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan lebih besar. Mengapa perempuan yang ditemukan di dalam rumah tersebut harus dibawa menggunakan kendaraan dinas kepolisian?
Siapa yang memerintahkan penggunaan kendaraan tersebut? Dalam kapasitas apa F dibawa oleh personel kepolisian? Apakah tindakan itu merupakan prosedur pengamanan, upaya menghindari keributan, atau terdapat alasan lain?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan persoalan yang patut dijawab secara terbuka oleh institusi kepolisian.
Sebab, kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Nama Kanit Ikut Disorot, Polres Sinjai Harus Buka Suara
Peristiwa ini turut menyeret perhatian publik terhadap dugaan keberadaan seorang Kanit Polres Sinjai yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan rumah tersebut.
Namun, hingga kini, belum ada keterangan resmi yang memastikan siapa penghuni rumah itu, apa hubungan yang bersangkutan dengan F, maupun alasan anggota kepolisian membawa perempuan tersebut menggunakan mobil dinas.
Di tengah derasnya informasi dan spekulasi di media sosial, Polres Sinjai dituntut memberikan penjelasan yang terang dan tidak berputar-putar.
Jangan sampai muncul kesan bahwa institusi kepolisian memilih diam ketika persoalan sudah menyangkut dugaan keterlibatan anggotanya sendiri.
Kasi Humas Belum Beri Penjelasan
Hingga berita ini diterbitkan, Kasi Humas Polres Sinjai, Ipda Agus Santoso, belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi lengkap peristiwa tersebut, alasan penggunaan kendaraan Sabhara, maupun dugaan keterkaitan anggota kepolisian dengan rumah yang menjadi lokasi kejadian.
Padahal, ada sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan jawaban institusi.
Apakah penggunaan mobil dinas tersebut sesuai prosedur? Apakah ada laporan atau tindakan pengamanan yang mendasarinya? Benarkah rumah tersebut merupakan kontrakan seorang Kanit? Dan apakah Propam telah melakukan penelusuran terhadap dugaan yang berkembang?
Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik berdasarkan fakta. Namun, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan fasilitas negara atau pelanggaran kode etik, pemeriksaan internal harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Jangan Biarkan Viral Menjadi Pengganti Transparansi
Kasus ini tidak semestinya hanya menjadi tontonan viral yang kemudian tenggelam tanpa kejelasan.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak cukup dibangun melalui slogan dan seremonial. Transparansi justru diuji ketika muncul persoalan yang menyangkut dugaan perilaku anggotanya sendiri.
Publik tidak sedang meminta penghakiman melalui media sosial. Publik hanya membutuhkan kejelasan: apa yang sebenarnya terjadi di Perumahan Lappa Mas I?
Polres Sinjai harus menjawabnya. Sebab, ketika kendaraan dinas, nama pejabat, dan dugaan persoalan etik ikut terseret, diam bukanlah jawaban yang dapat menyelesaikan tanda tanya masyarakat.
SUARAHAM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polres Sinjai maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.











