banner 600x130

Anak Diduga Dikeroyok 10 Orang, Polres Enrekang Jangan Ciut! Buktikan Hukum Bukan Sekadar Slogan

ENREKANG | SUARAHAM — Dugaan pengeroyokan terhadap seorang anak di bawah umur yang melibatkan sekitar 10 orang di Kabupaten Enrekang kini menjadi sorotan. Ironisnya, di tengah seriusnya dugaan kekerasan tersebut, keluarga korban masih menanti kejelasan perkembangan penanganan perkara.

Pertanyaan serius pun mengemuka: sejauh mana proses hukum berjalan setelah perkara ini dilimpahkan dari Unit Reskrim Polsek Baraka ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Enrekang?

Muhammad Ansyarullah melontarkan kritik keras terhadap penanganan perkara tersebut. Menurutnya, laporan polisi dan surat pelimpahan tidak boleh berhenti sebagai tumpukan administrasi tanpa diikuti perkembangan penyelidikan yang jelas.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan, perkara ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/31/XI/2026/Polda Sulsel/Res Enrekang/Sek Baraka tertanggal 1 November 2026, serta Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/29/X/RES.1.6./2026/Reskrim.

Namun, publik berhak bertanya: apakah seluruh pihak yang diduga terlibat sudah diperiksa? Apakah saksi-saksi telah dimintai keterangan? Dan bagaimana perkembangan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban?

“Jangan sampai aparat hanya cepat menerima laporan, tetapi lambat memberikan kepastian. Keluarga korban tidak membutuhkan sekadar nomor laporan dan surat pelimpahan. Mereka membutuhkan kejelasan bahwa perkara ini benar-benar ditangani,” tegas Muhammad Ansyarullah.

Ia menilai, dugaan kekerasan yang melibatkan banyak orang terhadap anak di bawah umur tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Penanganannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Lebih jauh, pelimpahan perkara ke Unit PPA seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas arah penanganan, bukan justru membuat keluarga korban semakin bertanya-tanya.

JANGAN BIARKAN PROSEDUR MENJADI TAMENG KETIDAKJELASAN!

Ansyarullah mendesak Kapolres Enrekang, Kasat Reskrim, dan Kanit PPA agar memberikan penjelasan mengenai perkembangan perkara, termasuk langkah penyelidikan, pemeriksaan saksi, identifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, serta jaminan perlindungan terhadap korban.

Jika benar terdapat sekitar 10 orang yang diduga terlibat, seluruhnya harus ditelusuri berdasarkan bukti dan peran masing-masing. Tidak boleh ada pihak yang diistimewakan, tetapi juga tidak boleh ada orang yang ditetapkan bersalah tanpa proses hukum.

Persoalan ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebab, ketika seorang anak diduga menjadi korban kekerasan, kehadiran negara seharusnya terasa melalui perlindungan dan penegakan hukum yang nyata.

Prinsip equality before the law jangan hanya menjadi kalimat indah dalam pidato institusi. Prinsip tersebut harus dibuktikan melalui tindakan, termasuk dalam menangani perkara yang menyangkut masyarakat kecil.

POLRES ENREKANG HARUS MENJAWAB!

Apakah perkara ini sudah mengalami perkembangan signifikan? Apa kendala penyelidikannya? Sudah sejauh mana pihak-pihak yang diduga terlibat dimintai pertanggungjawaban?

Jangan biarkan keluarga korban terus menunggu tanpa kepastian informasi.

Anak adalah pihak yang wajib mendapatkan perlindungan khusus. Jangan sampai korban justru merasa sendirian ketika mencari keadilan.

Hukum tidak cukup hanya menerima laporan. Hukum harus bekerja, mengungkap fakta, dan memberikan kepastian!

Tim Redaksi SUARAHAM.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polres Enrekang maupun pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *