BONE I SUARAHAM – Dugaan rangkap jabatan yang menyeret Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, mulai menuai sorotan. Sosok yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa itu disebut juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani.
Persoalan ini bukan sekadar soal dua jabatan yang diemban satu orang. Publik kini mempertanyakan potensi benturan kepentingan, terutama apabila jabatan tersebut bersinggungan dengan program bantuan pertanian, distribusi bantuan pemerintah, hingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa.
JANGAN SAMPAI PENGAWAS SEKALIGUS BERADA DALAM POSISI YANG DIAWASI!
Ketua BPD memiliki fungsi strategis dalam mengawasi kinerja pemerintah desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sementara jabatan Ketua Kelompok Tani dapat berkaitan langsung dengan pengusulan program, pendataan anggota, hingga akses terhadap bantuan sektor pertanian.
Jika kedua posisi tersebut memiliki keterkaitan dalam pengelolaan program pemerintah, maka transparansi dan potensi konflik kepentingan wajib menjadi perhatian serius.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone dan Inspektorat pun didesak tidak sekadar menunggu persoalan ini berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Penelusuran awal diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau indikasi perbuatan yang merugikan keuangan negara.
ATURAN ADA, JANGAN SAMPAI PENGAWASAN HANYA JADI FORMALITAS!
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, mengatur kewajiban dan larangan bagi anggota BPD.
Pasal 63 huruf d mewajibkan anggota BPD mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
Sementara Pasal 64 mengatur sejumlah larangan, termasuk melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menyalahgunakan wewenang, serta rangkap jabatan tertentu.
Memang, jabatan Ketua Kelompok Tani tidak secara eksplisit disebut sebagai jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh anggota BPD dalam ketentuan tersebut. Namun, hal itu bukan berarti seluruh potensi konflik kepentingan otomatis dapat diabaikan.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap aturan teknis yang berlaku, status kelompok tani, mekanisme penyaluran bantuan, serta kemungkinan keterlibatan pihak yang bersangkutan dalam keputusan yang menyangkut kepentingan kelompoknya sendiri.
INSPEKTORAT BONE JANGAN TUTUP MATA!
Inspektorat Kabupaten Bone juga didesak melakukan penelusuran sesuai kewenangannya. Pemeriksaan perlu diarahkan pada kemungkinan adanya hubungan antara jabatan Ketua BPD dengan pengelolaan program pertanian, proses pengusulan penerima bantuan, maupun kebijakan pemerintah desa.
Jika tidak ada pelanggaran, hasil pemeriksaan harus disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Namun, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau kerugian negara, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KLARIFIKASI TERBUKA DITUNGGU!
Ketua BPD Desa Ulo perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status kedua jabatan tersebut, dasar pengangkatan, serta keterlibatannya dalam program-program pertanian di desa.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Ketua BPD Desa Ulo terkait dugaan tersebut.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah, Inspektorat, dan Kejari Bone. Sebab, pengawasan pemerintahan desa tidak boleh berhenti pada formalitas, sementara setiap potensi benturan kepentingan harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti.
Jangan sampai jabatan yang seharusnya menjadi instrumen pengawasan justru menimbulkan pertanyaan baru tentang transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.











