MAKASSAR | SUARAHAM — Skandal dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Sulawesi Selatan memasuki babak krusial.
Namun, publik kini tidak hanya menunggu proses hukum terhadap tujuh tersangka yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P-21 pada 12 November 2026.
Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah: siapa aktor utama di balik dugaan bisnis gelap solar subsidi bernilai puluhan miliar rupiah ini?
Kasus yang diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 tersebut memperlihatkan indikasi jaringan distribusi yang tidak sederhana.
Berdasarkan paparan penyidik dalam konferensi pers Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri bersama Ditreskrimsus Polda Sulsel pada 16 November 2026, dugaan penyelewengan mencapai sekitar 3.532 kiloliter biosolar bersubsidi.
Angka itu bukan perkara kecil. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp67,9 miliar. Solar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak justru diduga masuk dalam rantai distribusi ilegal melalui kendaraan tangki, gudang penampungan, kapal SPOB hingga kapal tanker di perairan Makassar.
Jangan Berhenti pada Tujuh Tersangka!
Penyelesaian berkas tujuh tersangka memang menjadi perkembangan penting. Namun, P-21 bukan berarti seluruh persoalan telah terungkap. Apalagi, masih terdapat empat orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Di sinilah ketegasan aparat penegak hukum diuji. Siapa empat orang yang masih diburu? Apa peran mereka dalam jaringan tersebut? Apakah mereka sekadar pelaksana lapangan atau justru memiliki posisi strategis dalam mengendalikan operasional dan distribusi solar subsidi?
Penyidik tidak boleh hanya puas dengan menangkap orang-orang yang berada di lapangan. Jika terdapat aktor yang mengendalikan modal, armada, gudang, jalur distribusi, hingga transaksi penjualan, maka seluruh mata rantai tersebut harus dibongkar berdasarkan bukti.
TPPU Harus Menelusuri Uang, Bukan Sekadar Menambah Tersangka!
Pengembangan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi salah satu titik paling penting dalam perkara ini.
Penelusuran tidak boleh berhenti pada barang bukti solar, kendaraan tangki, gudang, maupun kapal yang diduga digunakan. Aparat perlu menelusuri asal-usul modal, rekening yang menerima hasil transaksi, kepemilikan aset, perusahaan yang terlibat, serta pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
Jika hasil penyidikan menemukan keterlibatan pemodal atau pengendali jaringan, mereka harus dimintai pertanggungjawaban sesuai bukti dan ketentuan hukum.
Jangan sampai perkara bernilai puluhan miliar rupiah ini hanya berakhir dengan penindakan terhadap operator lapangan, sementara pihak yang diduga mengendalikan keuntungan justru tidak tersentuh.
Publik Menunggu Pembongkaran Sampai ke Akar!
Dengan dugaan volume mencapai 3.532 kiloliter dan kerugian negara sekitar Rp67,9 miliar, perkara ini layak mendapat pengawasan serius.
Bareskrim Polri dan Polda Sulsel perlu memastikan pengejaran empat DPO berjalan maksimal, pengembangan TPPU dilakukan secara menyeluruh, serta seluruh pihak yang terbukti memiliki peran dalam jaringan diproses sesuai hukum.
Publik tidak membutuhkan sekadar konferensi pers dan deretan tersangka. Publik membutuhkan jawaban: siapa yang mengendalikan bisnis ini, ke mana aliran uangnya, siapa yang menikmati keuntungan, dan mengapa distribusi BBM subsidi bisa diduga berjalan melalui rantai operasional sebesar itu?
SUARAHAM.COM menegaskan, pengusutan perkara ini harus berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Bongkar aktor intelektual, telusuri pemodal, kejar seluruh DPO, dan ungkap aliran uangnya. Jangan sampai yang tumbang hanya pion, sementara pengendali utama justru tetap berada di balik layar.











