MAKASSAR I SUARAHAM – Penundaan pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) yang tak kunjung menemukan kejelasan mulai memantik kecurigaan serius.
Proses demokrasi di salah satu perguruan tinggi kebanggaan Sulawesi Selatan itu kini dipertanyakan. Mengapa pemilihan yang telah memasuki tahapan penting justru dihentikan tanpa kepastian kapan akan dilanjutkan?
Koalisi LSM dan Pers menduga ada manuver terstruktur, sistematis, dan masif di balik berlarut-larutnya penundaan tersebut.
Bahkan, koalisi mempertanyakan apakah keputusan itu murni untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan dugaan pelanggaran, atau justru membuka ruang bagi kepentingan tertentu.
Koordinator Umum Koalisi LSM dan Pers, Mulyadi, SH, menilai ketidakpastian ini tidak boleh terus dibiarkan.
Sebab, dampaknya bukan sekadar menyangkut perebutan kursi rektor, tetapi menyentuh masa depan tata kelola dan arah kebijakan UNM.
“Ketidakadaan rektor definitif ini bukan persoalan sepele. Jangan sampai penundaan justru menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan Plt. Rektor atau membuka jalan bagi masuknya kandidat baru di luar enam calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi,” tegas Mulyadi.
**Enam Kandidat Lolos, Mengapa Proses Justru Berhenti?**
Salah satu persoalan paling krusial adalah nasib enam kandidat yang sebelumnya telah lolos verifikasi. Koalisi mempertanyakan kepastian hukum dan keadilan proses apabila daftar calon tersebut nantinya diubah atau muncul kandidat baru di tengah jalan.
Bagi koalisi, apabila tahapan yang sudah berjalan secara demokratis dan transparan dapat dihentikan tanpa batas waktu, maka integritas proses pemilihan patut dipertanyakan.
Pertanyaan lain yang juga mencuat adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan dari situasi ini?
Koalisi menyoroti munculnya aksi demonstrasi dan laporan dugaan kecurangan ketika proses pemilihan disebut telah mendekati tahapan akhir. Mereka mempertanyakan apakah seluruh persoalan tersebut telah diperiksa secara objektif dan apakah penundaan oleh Kemendiktisaintek telah disertai penjelasan terbuka kepada publik.
Namun, hingga persoalan tersebut memperoleh klarifikasi resmi, dugaan adanya intervensi maupun pemufakatan kepentingan masih harus diuji melalui fakta dan bukti.
**Sivitas Akademika Jangan Terus Membisu!**
Sorotan tajam juga diarahkan kepada sivitas akademika UNM. Koalisi mempertanyakan minimnya sikap terbuka dari elemen kampus dalam merespons ketidakpastian pemilihan rektor.
Padahal, rektor definitif memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, perencanaan jangka panjang, pengembangan institusi hingga pengambilan keputusan penting.
Ketiadaan kepastian kepemimpinan berpotensi memunculkan persoalan legitimasi, konflik internal, perlambatan administrasi akademik, hingga ketidakpastian pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan.
Jabatan Plt. memang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dan operasional kampus sesuai ketentuan. Namun, batas kewenangan tersebut harus dilihat berdasarkan dasar hukum pengangkatan dan aturan yang berlaku, bukan dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakpastian kepemimpinan berlangsung tanpa ujung.
**Kemendiktisaintek Harus Buka-bukaan!**
Koalisi mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menjelaskan secara transparan alasan penundaan pemilihan Rektor UNM.
Publik berhak mengetahui persoalan apa yang sebenarnya terjadi, sejauh mana laporan dugaan kecurangan telah diperiksa, siapa yang bertanggung jawab atas evaluasi, serta kapan tahapan pemilihan akan dilanjutkan.
Jika memang ditemukan pelanggaran, proses pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan terbuka. Namun, jika tidak ditemukan dasar yang cukup untuk menghentikan proses, penundaan tanpa batas waktu justru berpotensi mencederai kepastian hukum dan kepercayaan publik.
Koalisi juga meminta agar hak enam kandidat yang telah lolos verifikasi memperoleh kepastian dan tidak diubah secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
**Ancaman Aksi Besar di Kampus UNM**
Mulyadi menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Koalisi LSM dan Pers menyatakan akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah lembaga dan media untuk menggelar aksi besar-besaran di depan Kampus UNM apabila tidak ada langkah konkret dari pihak kampus maupun Kemendiktisaintek.
“Kami tidak ingin kampus kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini terjebak dalam ketidakpastian kepemimpinan. Jika sivitas akademika tidak mengambil sikap dan persoalan ini terus dibiarkan, kami akan turun menyuarakan tuntutan masyarakat,” tegasnya.
Kini, persoalan Pilrek UNM bukan lagi sekadar soal siapa yang akan menduduki kursi rektor. Lebih dari itu, ini adalah ujian transparansi, integritas, dan keberanian institusi dalam menjaga demokrasi kampus.
Pertanyaannya sederhana: mengapa proses pemilihan harus berhenti tanpa kepastian, siapa yang bertanggung jawab, dan kepentingan siapa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan?











