banner 600x130

Bersih-Bersih Polri Diuji, Kapolri: Ketegasan Menegakkan Hukum Adalah Kunci Menjaga Kepercayaan Publik

JAKARTA I SUARAHAM – Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenai beratnya menindak anggota sendiri menjadi sorotan. Di tengah sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan di tubuh Korps Bhayangkara, Suyudi menegaskan bahwa kepentingan institusi dan keselamatan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok.

Pernyataan itu disampaikan saat silaturahmi bersama ulama se-Provinsi Banten di Markas Polda Banten, Jumat (20/11/2026).

Suyudi secara terbuka mengakui bahwa mengambil keputusan untuk menegakkan hukum terhadap anggota internal bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, ketegasan tetap harus diambil apabila menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi kepolisian dan bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut bukan sekadar pesan moral. Ada persoalan besar yang sedang mengguncang internal Polri dan menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Suyudi.

Salah satunya adalah perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting yang menyeret empat perwira tinggi Polri.

Berdasarkan pemaparan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik mendalami dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik.

Bahkan, dugaan sasaran penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, anggota legislatif, tokoh politik, aparat penegak hukum, aktivis, hingga mahasiswa.

Fakta tersebut memperlihatkan betapa seriusnya persoalan yang harus dituntaskan. Penegakan hukum kini tidak hanya diuji pada anggota berpangkat rendah, tetapi juga menyentuh lingkaran perwira tinggi yang pernah menduduki jabatan strategis.

Di sinilah pernyataan Suyudi harus dibuktikan.

Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi pernyataan tegas, komitmen pembenahan, ataupun janji membersihkan institusi. Masyarakat membutuhkan transparansi penyidikan, konsistensi penindakan, serta jaminan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa karena pangkat, jabatan, kedekatan, maupun pengaruh kekuasaan.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak dibangun melalui slogan humanis semata. Kepercayaan lahir ketika hukum benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih, termasuk ketika perkara menyentuh pejabat tinggi di tubuh institusi sendiri.

Kapolri juga menegaskan bahwa Polri harus menjalankan dua tanggung jawab sekaligus: humanis dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, tetapi tidak boleh ragu bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hukum.

Kini, tantangan terbesar kepemimpinan Suyudi adalah membuktikan bahwa prinsip tersebut bukan sekadar retorika.

Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tetapi kehilangan ketajamannya ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki pangkat dan kekuasaan.

Sebab, institusi kepolisian tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi siapa pun yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Jika pembenahan internal benar-benar menjadi agenda, tidak boleh ada nama besar yang kebal dari proses hukum.

Ujian sesungguhnya bukan seberapa keras Kapolri berbicara tentang ketegasan, melainkan seberapa berani institusi yang dipimpinnya menuntaskan perkara hingga terang dan memberikan pertanggungjawaban hukum secara adil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *