SUARAHAM – Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur tentang kemanusiaan, persatuan, dan keadilan kembali digaungkan dari podium-podium resmi hingga ruang-ruang pendidikan.
Namun di tengah semarak peringatan tersebut, masih ada kenyataan yang sulit diabaikan. Ribuan guru honorer di berbagai daerah masih bergelut dengan persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan: kesejahteraan yang minim, status kerja yang tidak pasti, dan masa depan yang penuh tanda tanya.
Wawan Copel dalam catatan refleksinya menilai bahwa kondisi guru honorer menjadi salah satu potret nyata yang memperlihatkan masih adanya jarak antara cita-cita Pancasila dan realitas di lapangan.
“Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, seharusnya tidak berhenti sebagai slogan. Nilai itu harus hadir dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk para guru honorer,” tulisnya.
Menurutnya, guru honorer selama ini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Mereka menjalankan tugas yang sama dengan guru ASN, mulai dari mengajar, mendidik, membina karakter siswa hingga menyelesaikan berbagai administrasi sekolah.
Ironisnya, tidak sedikit dari mereka yang masih menerima penghasilan jauh dari kata layak. Bahkan ada yang harus mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Padahal, di ruang kelas merekalah nilai-nilai Pancasila diajarkan kepada generasi muda. Mereka mendidik siswa tentang arti keadilan, persatuan, dan pengabdian kepada bangsa. Namun dalam kehidupan nyata, banyak dari para pendidik tersebut justru belum merasakan keadilan yang sama.
Wawan menegaskan bahwa pengabdian seorang guru memang merupakan panggilan moral yang mulia. Akan tetapi, pengabdian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak tenaga pendidik.
“Negara membutuhkan guru yang berdedikasi. Tetapi guru juga membutuhkan negara yang hadir memberikan kepastian dan penghargaan yang layak atas pengabdiannya,” tegasnya.
Momentum Hari Lahir Pancasila, lanjutnya, semestinya menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan. Sebab pembangunan pendidikan yang berkualitas tidak cukup hanya dengan program dan seremoni, melainkan harus dibarengi dengan keberpihakan nyata kepada para pendidik.
Ia berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya dibacakan dalam upacara tahunan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian bagi guru honorer.
“Karena menghargai guru bukan sekadar soal profesi. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap masa depan bangsa,” pungkasnya.
