GOWA I SUARAHAM – Sekretaris Wilayah (Sekwil) Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Solidaritas Merah Putih (DPW PSMP) Sulawesi Selatan, Bang Moel, menegaskan pihaknya akan mengawal seluruh rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gowa hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila hasil kerja Pansus menguatkan adanya dugaan pelanggaran hukum.
Menurut Bang Moel, sidang Pansus yang telah berlangsung memunculkan berbagai fakta, dokumen, dan keterangan saksi yang patut menjadi perhatian serius. Ia menilai, apabila seluruh fakta tersebut terbukti, maka tidak boleh berhenti sebagai pembahasan politik di ruang sidang DPRD semata, melainkan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum.
“Kami akan mengawal rekomendasi Pansus sampai ke KPK. Jangan sampai kerja Pansus hanya menjadi formalitas tanpa ada tindak lanjut yang nyata. DPRD harus membuktikan fungsi pengawasannya demi kepentingan masyarakat Kabupaten Gowa,” tegas Bang Moel, Selasa.
Ia menyampaikan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pansus, terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran yang menurutnya perlu didalami oleh aparat penegak hukum. Karena itu, PSMP Sulsel meminta agar seluruh rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran administrasi, tetapi diteruskan kepada lembaga penegak hukum yang berwenang.
Bang Moel juga berharap DPRD Gowa tetap konsisten mengawal hasil kerja Pansus hingga seluruh rekomendasi benar-benar dilaksanakan. Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar agar Pansus mampu menjadi instrumen pengawasan yang efektif dalam mengungkap berbagai persoalan yang diduga merugikan daerah.
“Kalau memang ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan, dugaan penyalahgunaan anggaran, maupun praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah, maka semua pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada tebang pilih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bang Moel menegaskan bahwa DPW PSMP Sulsel akan terus mengawal perkembangan hasil Pansus sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menilai, rekomendasi Pansus harus menjadi momentum bagi DPRD Gowa untuk menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat serta memperkuat fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Harapan kami sederhana, jangan biarkan hasil Pansus menjadi tumpukan berkas. Jika memang ada dugaan pelanggaran yang didukung fakta dan alat bukti, maka harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kami siap mengawal proses itu sampai tuntas,” pungkas Bang Moel.
