PINRANG I SUARAHAM — Proyek peningkatan dan pengecoran jalan poros penghubung Desa Rajang–Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kini menuai sorotan.
Meski pekerjaan tersebut sebelumnya dilaporkan telah rampung sekitar September hingga Oktober 2026, kondisi fisik di sejumlah titik justru memperlihatkan persoalan yang patut dipertanyakan.
Berdasarkan dokumentasi foto yang diterima redaksi suaraham.com terlihat sejumlah bagian konstruksi di sisi badan jalan mengalami kerusakan.
Struktur pasangan batu pada bagian tepi jalan tampak terlepas, beberapa bagian beton terlihat retak dan mengalami keruntuhan, sementara material batu dan tanah berserakan di sekitar sisi jalan.
Bahkan, pada beberapa titik terlihat rongga atau bagian tanah yang tergerus di sekitar konstruksi tepi jalan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas pengerjaan, kekuatan konstruksi, serta sistem pengamanan dan penahan tanah pada ruas tersebut.
Proyek miliaran rupiah, tetapi kualitasnya harus dipertanggungjawabkan!
Persoalan ini menjadi semakin penting mengingat berdasarkan informasi yang sebelumnya dihimpun, peningkatan ruas Rajang–Letta disebut memiliki anggaran sekitar Rp18 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan penanganan awal sekitar 4 kilometer.
Pekerjaan di kawasan tersebut juga disebut melibatkan CV. Anato dan CV. Dirga Multi Pratama. Namun, pembagian paket, nilai kontrak masing-masing pelaksana, serta titik pekerjaan yang menjadi tanggung jawab setiap perusahaan masih perlu dipastikan melalui dokumen kontrak resmi.
Pertanyaannya, jika pekerjaan memang telah dinyatakan selesai, apakah kondisi fisik seperti yang terlihat dalam dokumentasi tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar mutu konstruksi?
Jangan sampai proyek yang dibangun menggunakan uang negara hanya terlihat selesai secara administratif, tetapi kualitas fisiknya justru menyisakan persoalan.
Inspektorat, Dinas PUPR, dan aparat penegak hukum jangan tutup mata!
Redaksi mendesak Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui instansi teknis terkait agar segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap titik-titik yang diduga mengalami kerusakan tersebut.
Pemeriksaan harus mencakup:
* Kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan RAB.
* Kualitas konstruksi beton serta pasangan batu penahan tepi jalan.
* Sistem drainase dan potensi gerusan tanah.
* Proses pengawasan konsultan dan pengendalian mutu pekerjaan.
* Status PHO, FHO, serta tanggung jawab pemeliharaan kontraktor.
Jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, pekerjaan tidak memenuhi standar, atau indikasi kerugian keuangan negara, persoalan ini harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Uang negara bukan uang pribadi kontraktor. Kualitas pembangunan bukan sekadar urusan mengejar penyelesaian proyek.
Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang aman, kuat, dan tahan lama, bukan konstruksi yang baru selesai tetapi sudah memperlihatkan tanda-tanda kerusakan.
Kini publik menunggu penjelasan terbuka dari Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, pihak pelaksana, serta instansi pengawas.
Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya meninggalkan laporan penyelesaian, sementara kualitas pekerjaan di lapangan justru menjadi tanda tanya besar.











