KALTIM I SUARAHAM — Desakan pergantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengemuka. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APM-KT) secara resmi melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar, meminta evaluasi dan pergantian posisi pimpinan legislatif daerah tersebut.
Dalam surat bernomor 026/APM-KT/V/2026, aliansi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, buruh, hingga tokoh masyarakat itu menyoroti kepemimpinan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Mereka secara tegas meminta agar Hasanuddin Mas’ud digantikan oleh kader Golkar lain yang dinilai lebih netral dan independen dalam menjalankan fungsi legislatif.
Salah satu sorotan utama adalah dugaan konflik kepentingan. Hasanuddin disebut memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang merupakan adik kandungnya. Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan fungsi check and balances antara eksekutif dan legislatif.
“Hubungan kekerabatan ini menimbulkan persepsi publik bahwa pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak berjalan optimal,” demikian isi pernyataan dalam surat tersebut.
Tak hanya itu, aliansi juga menyoroti menurunnya kepercayaan publik terhadap DPRD Kaltim. Lembaga legislatif tersebut dinilai kehilangan wibawa karena dianggap tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif terhadap kebijakan gubernur.
Kritik juga diarahkan pada sejumlah kebijakan anggaran yang dianggap kontroversial. Di antaranya pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar serta anggaran rehabilitasi rumah jabatan gubernur yang mencapai Rp25 miliar. Kedua pos anggaran tersebut dinilai lolos tanpa pengawasan kritis dari DPRD.
Aliansi menilai kondisi tersebut semakin memperkuat persepsi publik adanya konflik kepentingan di tubuh pemerintahan daerah, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya legitimasi DPRD sebagai representasi rakyat.
Selain itu, mereka juga mengingatkan bahwa polemik ini berpotensi merusak citra Partai Golkar di mata masyarakat Kalimantan Timur jika tidak segera ditangani secara serius.
Sebagai penutup, APM-KT menyatakan harapan agar DPP Partai Golkar dapat mengambil langkah tegas dan objektif. Mereka menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, integritas, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di daerah.
