MAKASSAR | SUARAHAM — Puluhan kader Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Fly Over Makassar, Senin (9/11/2026). Mereka melontarkan kritik terbuka terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Makassar sekaligus mendesak Kapolri mengevaluasi jajaran Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar.
Aksi tersebut menjadi bentuk protes KPPM terhadap berbagai persoalan keamanan yang dinilai masih meresahkan masyarakat. Mulai dari premanisme, kejahatan jalanan, hingga potensi konflik sosial yang dianggap membutuhkan penanganan lebih serius dan langkah antisipatif dari aparat kepolisian.
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan KPPM, Rezki Kurniawan, menilai jajaran kepolisian belum menunjukkan langkah antisipasi yang maksimal dalam membaca dan mengendalikan potensi gangguan keamanan di wilayah Makassar.
“Kami melihat situasi yang terjadi sekarang di Kota Makassar disebabkan kurangnya upaya antisipatif strategis jajaran Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar dalam menguraikan potensi konflik dan gesekan yang terus meluas,” tegas Rezki.
Menurut KPPM, persoalan kamtibmas tidak cukup dijawab dengan patroli dan tindakan penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Kepolisian juga dituntut mampu membangun sistem pencegahan, mendeteksi potensi gangguan sejak dini, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Kapolri Diminta Tidak Tutup Mata
KPPM secara terbuka menyerukan kepada Kapolri agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar.
Bahkan, mereka meminta pencopotan Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar apabila keresahan masyarakat dan persoalan keamanan di Kota Makassar tidak segera mendapatkan penanganan yang dinilai memadai.
Desakan tersebut ditegaskan salah seorang orator KPPM, Arul, yang juga menjabat sebagai Koordinator Mimbar (Kormim).
“Ultimatum terbuka kami kepada Kapolri untuk mengevaluasi total, termasuk pencopotan. Kami juga mendesak pertanggungjawaban pimpinan kepolisian apabila keresahan masyarakat terus meluas,” tegas Arul.
Bagi KPPM, persoalan keamanan bukan sekadar statistik kriminalitas, melainkan menyangkut rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, mereka meminta pimpinan kepolisian tidak hanya memberikan pernyataan normatif, tetapi juga menunjukkan langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Soroti Dugaan Penyadapan dan Reformasi Polri
Tak hanya persoalan kamtibmas di Makassar, KPPM turut menyinggung sejumlah persoalan nasional, termasuk isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurut mereka perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Rezki menilai isu dugaan penyadapan tersebut harus diusut secara transparan. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan tuntutan pembenahan sistem pengawasan dan akuntabilitas institusi kepolisian.
“Kami melihat bahwa upaya penyadapan terhadap pimpinan tertinggi negara tidak hanya soal kegagalan karakter oknum, tetapi juga adanya dugaan kegagalan sistemik institusi kepolisian. Belum lagi pola pengamanan yang cenderung menggunakan pendekatan represif terhadap aksi-aksi massa. Slogan polisi bersama masyarakat seharusnya diterjemahkan dalam upaya-upaya pengamanan yang humanis. Kami mendesak reformasi total Polri untuk mengembalikan marwah institusi dan menjawab krisis kepercayaan publik,” ungkap Rezki.
KPPM juga mengingatkan bahwa pengamanan demonstrasi semestinya mengedepankan pendekatan persuasif dan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Siapkan Aksi Jilid II, Momentum Raker Komisi III DPR RI Disorot
Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi unjuk rasa KPPM berlangsung damai. Sejumlah peserta secara bergantian menyampaikan orasi dan menyuarakan tuntutan mereka.
Namun, sebelum membubarkan diri, Jenderal Lapangan KPPM menegaskan bahwa aksi tersebut bukan menjadi akhir dari rangkaian protes mereka.
KPPM menyatakan akan kembali menggelar aksi jilid II dalam waktu dekat, bertepatan dengan agenda rapat kerja khusus Komisi III DPR RI bersama Kapolri yang menurut mereka akan membahas perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya.
Rencana aksi lanjutan itu menjadi sinyal bahwa KPPM akan terus membawa persoalan kamtibmas Makassar dan tuntutan reformasi kepolisian ke ruang publik.
Kini, tuntutan mereka tertuju kepada Kapolri: bagaimana memastikan keamanan masyarakat Makassar menjadi prioritas, sekaligus menjawab kritik terhadap kinerja jajaran kepolisian di Sulawesi Selatan.
