JAKARTA | SUARAHAM — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan kedudukannya sebagai keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Namun, finalitas sebuah putusan tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari seluruh ruang kritik, pengawasan, maupun tuntutan transparansi dalam kehidupan demokrasi.
Justru setelah MK menjatuhkan putusan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia, muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari: Apa kabar DPR? Di mana fungsi pengawasan parlemen ketika kepercayaan publik terhadap transparansi persyaratan pejabat negara masih menjadi perbincangan?
Pertanyaan ini bukan ajakan untuk mengabaikan putusan pengadilan konstitusi. Bukan pula upaya mengadili kembali perkara yang telah diputus. Ini adalah pengingat bahwa demokrasi tidak boleh berhenti hanya karena sebuah lembaga telah menyelesaikan persoalan melalui putusan hukum.
DPR tidak boleh berlindung di balik alasan stabilitas politik untuk menghindari tanggung jawabnya kepada rakyat.
DPR Bukan Lembaga Pelengkap Kekuasaan
Dalam teori Trias Politica Montesquieu, pemisahan kekuasaan merupakan prinsip penting untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang.
DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945.
Artinya, DPR bukan sekadar lembaga yang hadir ketika pemilu berlangsung, kemudian menghilang ketika rakyat membutuhkan penjelasan dan pertanggungjawaban politik.
Dalam perspektif teori kedaulatan rakyat Jean-Jacques Rousseau, kekuasaan negara pada hakikatnya bersumber dari rakyat. Para pejabat yang memperoleh mandat melalui mekanisme demokrasi harus tetap mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaannya kepada masyarakat.
Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut persyaratan pencalonan pejabat tertinggi negara, transparansi dan kepercayaan publik tidak boleh dianggap sebagai gangguan politik.
Perlu ditegaskan, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 mengatur persyaratan konstitusional calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara persyaratan pendidikan diatur lebih lanjut dalam UU Pemilu, termasuk ketentuan mengenai pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
Pembedaan dasar hukum ini penting agar perdebatan publik tidak terjebak dalam kesalahan penafsiran konstitusi.
Tiga Sikap DPR yang Kini Menjadi Sorotan
Ada tiga kemungkinan sikap DPR yang patut menjadi perhatian masyarakat.
Pertama, DPR memilih diam.
Jika DPR tidak menunjukkan kepedulian terhadap tuntutan transparansi publik, maka sikap tersebut berpotensi memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.
Diam memang bukan pelanggaran hukum secara otomatis. Namun, secara politik, diam dapat menjadi persoalan serius ketika masyarakat menunggu penjelasan dan pertanggungjawaban.
Robert Michels melalui teori Iron Law of Oligarchy mengingatkan bahwa organisasi demokratis sekalipun dapat mengalami pergeseran kekuasaan, ketika elite organisasi lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan anggota atau masyarakat yang diwakilinya.
DPR harus membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar perpanjangan kepentingan elite politik.
Kedua, DPR hanya memberikan klarifikasi formalitas.
Memanggil KPU, kementerian terkait, maupun lembaga pendidikan melalui mekanisme rapat kerja atau rapat dengar pendapat dapat menjadi langkah yang relevan.
Namun, jangan sampai forum tersebut hanya menjadi panggung seremonial untuk meredam kegaduhan.
Publik membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme verifikasi dokumen pendidikan calon pejabat negara, prosedur penyetaraan ijazah, kewenangan lembaga yang melakukan pemeriksaan, serta standar administrasi yang digunakan.
Transparansi bukan berarti mengadili kembali putusan MK. Transparansi adalah bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan negara.
Ketiga, DPR berani membenahi sistem.
Inilah langkah yang paling substantif.
DPR tidak perlu terjebak dalam pertarungan politik personal. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memiliki standar verifikasi dokumen yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai setiap kontestasi politik nasional kembali diwarnai polemik serupa hanya karena mekanisme administrasi dan verifikasi tidak dipahami secara terbuka oleh masyarakat.
Jika ada kelemahan regulasi, DPR harus berani memperbaikinya melalui mekanisme legislasi.
Empat Tuntutan PB SEMMI kepada DPR
Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) memandang terdapat empat langkah penting yang harus menjadi perhatian DPR.
1. Hormati Putusan MK, Jangan Memanipulasi Maknanya.
Putusan MK yang bersifat final dan mengikat wajib dihormati seluruh elemen bangsa. Tidak boleh ada upaya memelintir putusan untuk kepentingan politik praktis.
Namun, penghormatan terhadap putusan MK tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang diskusi akademis dan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan.
2. Dorong Transparansi Mekanisme Verifikasi.
DPR harus memastikan bahwa mekanisme verifikasi persyaratan pendidikan calon pejabat negara berjalan berdasarkan aturan yang jelas.
KPU dan lembaga terkait harus mampu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai prosedur administratif yang menjadi kewenangannya.
Rakyat berhak mendapatkan kepastian bahwa seluruh persyaratan pencalonan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Evaluasi dan Perbaiki Regulasi Pemilu.
DPR harus menjadikan polemik ini sebagai momentum mengevaluasi aturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Standar dokumen pendidikan, penyetaraan ijazah, mekanisme verifikasi, hingga kewenangan lembaga pemeriksa perlu diatur secara tegas.
Jangan biarkan celah regulasi terus menjadi sumber konflik politik setiap kali pergantian kepemimpinan nasional berlangsung.
4. Jangan Mengorbankan Kritik atas Nama Stabilitas Nasional.
Stabilitas politik memang penting. Namun, stabilitas tidak boleh dibangun dengan membungkam pertanyaan masyarakat.
Kritik yang disampaikan berdasarkan argumentasi, fakta, dan mekanisme demokratis justru merupakan bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
DPR seharusnya menjadi jembatan antara kepentingan rakyat dan penyelenggara negara, bukan menjadi tembok yang membatasi suara publik.
Penutup: DPR Harus Memilih, Berdiri Bersama Rakyat atau Nyaman dalam Kepentingan Elite?
Polemik ijazah Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan dokumen pendidikan seorang pejabat negara. Lebih jauh, persoalan ini menjadi ujian terhadap kualitas transparansi, akuntabilitas, dan kedewasaan demokrasi Indonesia.
Putusan MK memang final dan mengikat. Tetapi tanggung jawab DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak pernah berakhir hanya karena sebuah perkara telah diputus pengadilan.
PB SEMMI mengingatkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Konsekuensinya, DPR harus menyadari bahwa kursi parlemen bukan milik elite partai, bukan milik kelompok oligarki, dan bukan pula milik kepentingan kekuasaan.
Kursi tersebut merupakan mandat rakyat.
Kini pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: Apakah DPR masih benar-benar menjalankan mandat sebagai wakil rakyat, atau justru semakin nyaman menjadi penonton ketika kepentingan publik membutuhkan keberanian politik?
Jangan sampai parlemen hanya lantang ketika berbicara tentang demokrasi, tetapi kehilangan suara ketika transparansi dan akuntabilitas kekuasaan dipertanyakan.
Putusan MK boleh final. Tetapi pengawasan rakyat, keberanian mahasiswa, dan tuntutan terhadap transparansi demokrasi tidak boleh dibungkam.
