JAKARTA | SUARAHAM — Polemik pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Setelah Istana mengungkap adanya pernyataan niat mundur Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto, desakan agar pemerintah segera menyiapkan langkah konstitusional mulai menguat.
Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto tidak bersikap pasif menghadapi situasi politik tersebut. Presiden diminta segera menyiapkan langkah antisipasi, termasuk mempersiapkan mekanisme pergantian Wakil Presiden apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.
Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI periode 2026–2029, Ali Mansur Monesa, menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar dinamika pribadi seorang pejabat negara, melainkan menyangkut kepastian konstitusi, legitimasi pemerintahan, dan stabilitas kepemimpinan nasional.
“Negara tidak boleh dibiarkan menggantung hanya karena ketidakjelasan sikap politik di pucuk kepemimpinan. Presiden harus memastikan seluruh kemungkinan telah diantisipasi. Jangan sampai ketika kekosongan jabatan benar-benar terjadi, pemerintah justru tidak memiliki kesiapan,” tegas Ali.
Pernyataan tersebut menyusul pengakuan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026). Istana membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Gibran turut meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Situasi ini menempatkan publik pada satu pertanyaan mendasar: sampai kapan ketidakpastian mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden dibiarkan tanpa kejelasan?
Pasal 8 UUD 1945 Harus Menjadi Pegangan, Bukan Sekadar Pajangan
PB SEMMI mengingatkan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk mengantisipasi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pergantian Wakil Presiden memiliki jalur konstitusional yang jelas.
Namun, menurut Ali, keberadaan mekanisme konstitusi tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk menunggu tanpa persiapan.
“Presiden harus berpikir jauh ke depan. Persiapan skenario pergantian bukan berarti mendahului keputusan hukum atau menghakimi Wakil Presiden. Ini merupakan tanggung jawab kenegaraan untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.
Tiga Persoalan Besar yang Membayangi Pemerintahan
PB SEMMI menilai setidaknya terdapat tiga persoalan serius yang harus segera diantisipasi Presiden Prabowo.
1. Ketidakpastian Status Jabatan Wakil Presiden
Pernyataan niat mengundurkan diri yang telah disampaikan kepada Presiden belum dengan sendirinya menjadikan jabatan Wakil Presiden kosong.
Namun, kondisi tersebut tetap membutuhkan penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
PB SEMMI meminta Istana tidak membiarkan informasi mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden berkembang menjadi spekulasi politik berkepanjangan.
Rakyat berhak mendapatkan kepastian mengenai situasi pemerintahan, bukan sekadar menerima potongan pernyataan dari lingkaran kekuasaan.
2. Polemik Dokumen Pendidikan dan Krisis Kepercayaan Publik
Persoalan semakin serius setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan SMA yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal.
Putusan tersebut menjadi salah satu pemicu semakin besarnya tekanan politik terhadap Gibran.
Di sisi lain, Gibran disebut masih ingin membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur PTUN.
PB SEMMI menyatakan menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh proses hukum. Namun, proses tersebut tidak boleh menghilangkan kebutuhan masyarakat terhadap transparansi dan kepastian dalam penyelenggaraan negara.
3. Tekanan Politik DPR dan Ancaman Instabilitas
Persoalan ini juga telah merembet ke parlemen.
Berdasarkan perkembangan terbaru Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak lagi berhenti pada perdebatan publik, tetapi telah memasuki ruang politik dan mekanisme kelembagaan DPR.
PB SEMMI mengingatkan agar seluruh proses berjalan sesuai konstitusi, tanpa intervensi maupun tekanan terhadap lembaga negara.
EMPAT DESAKAN PB SEMMI KEPADA PRESIDEN PRABOWO
Menghadapi perkembangan tersebut, Ali Mansur Monesa menyampaikan empat langkah yang harus menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, Presiden harus memastikan kepastian informasi mengenai status Wakil Presiden. Istana perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan komunikasi politik terkait niat pengunduran diri Gibran agar tidak menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat.
Kedua, menyiapkan skenario pergantian Wakil Presiden sesuai konstitusi. Presiden perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan, termasuk mempersiapkan mekanisme pengusulan dua calon kepada MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 apabila kondisi tersebut benar-benar terjadi.
Ketiga, menghormati proses hukum dan mekanisme politik DPR. Proses yang ditempuh Gibran melalui PTUN maupun penggunaan hak konstitusional DPR harus berjalan secara independen, objektif, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Keempat, memastikan calon pengganti memenuhi persyaratan konstitusional dan memiliki integritas. Jika pergantian benar-benar terjadi, sosok yang diusulkan harus memiliki kapasitas, rekam jejak, serta legitimasi yang kuat sehingga tidak kembali memunculkan persoalan serupa.
“Jangan sampai persoalan yang hari ini menjadi polemik justru melahirkan persoalan baru di kemudian hari. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki integritas, kapasitas, dan tidak menyisakan keraguan dalam aspek persyaratan konstitusional,” tegas Ali.
NEGARA TIDAK BOLEH BERJALAN DENGAN KETIDAKPASTIAN
Ali menegaskan, PB SEMMI tidak sedang menghakimi Gibran secara pribadi. Hak Wakil Presiden untuk mempertahankan diri dan menempuh jalur hukum tetap harus dihormati.
Namun, kepentingan negara tidak boleh ditempatkan di bawah kepentingan politik individu.
Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan stabil, sekaligus menjaga agar setiap keputusan terkait jabatan Wakil Presiden tidak keluar dari koridor konstitusi.
“Jabatan Wakil Presiden bukan jabatan biasa. Ini bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, Presiden tidak boleh hanya menjadi penonton ketika polemik di lingkaran kekuasaan semakin membesar,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa persiapan pengganti bukan berarti menganggap Gibran telah resmi mengundurkan diri. Namun, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar negara tidak gagap menghadapi kemungkinan perubahan kepemimpinan.
“Negara ini jauh lebih besar daripada kepentingan satu orang. Ada ratusan juta rakyat yang membutuhkan kepastian, stabilitas, dan pemerintahan yang bekerja berdasarkan konstitusi. Presiden Prabowo harus menunjukkan kepemimpinan yang tegas, terukur, dan bertanggung jawab,” tutup Ali.
PB SEMMI bersama rakyat, kawal konstitusi, kawal Pasal 8 UUD 1945, dan pastikan transisi kepemimpinan nasional berjalan secara konstitusional dan bermartabat.
