MAKASSAR | SUARAHAM — Dugaan praktik transaksional dalam penanganan perkara pidana di lingkungan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Makassar mulai menjadi sorotan.
Dua rekaman percakapan audio yang diterima redaksi SUARAHAM.com memunculkan tanda tanya serius terkait komunikasi pengurusan perkara yang disertai pembahasan sejumlah nominal uang.
Persoalan ini bermula dari penanganan sebuah perkara dugaan pencemaran nama baik. Dalam perkembangannya, redaksi menerima dua rekaman percakapan yang diduga berkaitan dengan komunikasi antara seseorang yang disebut sebagai penyidik dan pihak yang berperan sebagai penghubung.
Kedua rekaman tersebut memiliki total durasi sekitar 3 menit 27 detik. Di dalamnya terdengar pembicaraan mengenai kelanjutan perkara, komunikasi dengan seseorang bernama Tri, serta penyebutan sejumlah nominal, mulai dari Rp2 juta, Rp4 juta, Rp8 juta hingga Rp10 juta.
Rangkaian percakapan tersebut memunculkan dugaan adanya pembicaraan uang yang perlu ditelusuri untuk memastikan apakah memiliki kaitan dengan proses penanganan perkara.
Rekaman pertama: Ada permintaan nominal Rp10 juta
Dalam rekaman pertama berdurasi 52 detik, suara yang diduga sebagai penyidik terdengar menggunakan bahasa Makassar dan membicarakan kelanjutan perkara.
Salah satu petikan percakapan yang terdengar berbunyi:
“Kalau kukasi ratai mungkin tak dua duanya toh, mungkin kukasi tau lagi atau bagaimanakah, karena saya minta tidak kurang dibawami 10 toh.”
Pada bagian lain, pembicaraan mengarah pada kemungkinan perkara tetap berlanjut apabila diproses.
Pihak yang diduga menjadi penghubung kemudian menyampaikan akan kembali menanyakan persoalan tersebut kepada seseorang yang dipanggil Pak Tri.
Percakapan ini menjadi salah satu bagian yang membutuhkan penjelasan. Apa maksud permintaan nominal Rp10 juta tersebut? Kepada siapa uang itu diminta dan untuk kepentingan apa?
Rekaman kedua: Rp2 juta, Rp4 juta hingga Rp8 juta disebut
Isi rekaman kedua berdurasi 2 menit 35 detik justru memunculkan pertanyaan lebih besar.
Dalam percakapan tersebut, pihak yang diduga sebagai penghubung menyampaikan bahwa video klarifikasi telah dikirimkan kepada Pak Tri. Ia juga menyebut telah menitipkan sesuatu sebagaimana permintaan sebelumnya.
Suara yang diduga penyidik kemudian menyampaikan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Pak Tri.
Percakapan berlanjut ketika terdengar pertanyaan:
“Berapa dikasikanki?”
Pihak penghubung menjawab:
“Sesuai permintaanta toh.”
Selanjutnya, nominal Rp10 juta kembali disebut. Namun, pihak penghubung mengatakan bahwa anak-anak hanya mampu menyediakan Rp2 juta dan uang tersebut belum masuk kepada mereka.
“Kan 10 juta terus tidak bisa anak-anak jadi 2 jutaji bisanya, tapi belumpi masuk ke kita,” demikian petikan percakapan.
Tidak berhenti di situ, suara yang diduga penyidik kemudian menyebut nominal lain:
“Iye, jadi 4 ribu dikasiki Pak Tri.”
Pihak penghubung menanggapi dengan menyebut angka delapan.
“8 ye, supaya dapat dapar tongi tawwa kapan.”
Suara yang diduga penyidik kembali memastikan:
“Ooh 8 kah, 8 dikasikanki?”
Pihak penghubung menjawab singkat:
“Iye.”
Rangkaian penyebutan nominal tersebut menjadi bagian paling krusial dalam materi investigasi ini. Namun, redaksi belum dapat memastikan apakah angka-angka tersebut merujuk pada jumlah uang yang benar-benar diserahkan, pembicaraan tawar-menawar, atau konteks lain.
Karena itu, identitas para pihak, tujuan pembicaraan, penerima uang, serta kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani harus diperiksa secara menyeluruh.
Nama Tri muncul, penyidik memberikan bantahan saat dikonfirmasi
Penyebutan nama Tri dalam percakapan menjadi salah satu titik penting yang berusaha ditelusuri redaksi.
Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, SUARAHAM.com telah mengirimkan konfirmasi kepada penyidik bernama Tri. Redaksi meminta penjelasan terkait percakapan yang memuat pembahasan nominal uang, komunikasi dengan Pak Tri, serta dugaan tawar-menawar yang terdengar dalam rekaman.
Dalam proses konfirmasi, redaksi juga melakukan koreksi terhadap rilis pers sebelumnya yang dinilai keliru, kemudian menyampaikan kembali materi konfirmasi agar pihak yang bersangkutan memperoleh kesempatan memberikan penjelasan.
Namun, Tri membantah adanya peristiwa sebagaimana yang ditanyakan redaksi.
“Tabe pak nda ada yang sperti itu pak, Harus jelas pak, Nomor LP-nya,” demikian jawaban singkat Tri melalui pesan konfirmasi kepada SUARAHAM.com.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini. Tri secara tegas menyatakan tidak ada kejadian seperti yang ditanyakan dan meminta kejelasan nomor laporan polisi.
Meski demikian, bantahan tersebut belum menjawab secara rinci konteks percakapan dalam dua rekaman, termasuk alasan penyebutan nama Tri dan pembahasan sejumlah nominal uang.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Tri maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan lebih lengkap.
Kapolrestabes dan Propam ditantang menelusuri rekaman
Munculnya dua rekaman ini semestinya menjadi perhatian serius pimpinan Polrestabes Makassar, khususnya fungsi pengawasan internal.
Kapolrestabes Makassar perlu memastikan apakah suara dalam rekaman benar berasal dari personel Satreskrim, apakah percakapan berkaitan dengan penanganan perkara pencemaran nama baik, serta apakah terdapat komunikasi atau penyerahan uang di luar mekanisme resmi.
Propam juga perlu melakukan penelusuran secara objektif, mulai dari keaslian dan keutuhan rekaman, identitas para pihak, konteks pembicaraan, hingga kemungkinan adanya aliran uang.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri, maupun dugaan tindak pidana, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa proses penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh pembicaraan nominal di luar prosedur resmi.
Investigasi berlanjut, redaksi menunggu penjelasan resmi
SUARAHAM.com menegaskan, dua rekaman tersebut merupakan materi awal investigasi dan bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau praktik jual beli perkara.
Keaslian rekaman, identitas suara, konteks pembicaraan, serta dugaan transaksi masih membutuhkan verifikasi dan pendalaman lebih lanjut.
Redaksi juga memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut maupun yang merasa berkaitan dengan pemberitaan ini.
Publik kini menunggu penjelasan resmi: apakah percakapan tersebut memiliki hubungan dengan penanganan perkara di Satreskrim Polrestabes Makassar, atau terdapat konteks lain yang belum terungkap?
Satu hal yang pasti, dugaan transaksi dalam penanganan perkara pidana tidak boleh dibiarkan menjadi tanda tanya tanpa pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.











