banner 600x130

Penundaan Pilrek UNM Picu Kecurigaan, Yhoka: Jangan Ada Calon Rektor Titipan Masuk Lewat Jalur Belakang!

MAKASSAR I SUARAHAM – Penundaan proses pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) mulai menuai sorotan tajam. Di tengah belum adanya kepastian kelanjutan tahapan pemilihan, muncul kekhawatiran adanya kepentingan tertentu yang berupaya memengaruhi komposisi kandidat calon rektor yang sebelumnya telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi.

Koalisi LSM dan Pers melalui Ketua Tim Advokasinya, Sulfikar Rahman, SH, yang akrab disapa Yoka, secara terbuka meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menjaga independensi serta integritas proses pemilihan Rektor UNM.

Koalisi mengingatkan agar penundaan tersebut tidak dijadikan pintu masuk untuk mengubah daftar kandidat yang telah melewati tahapan verifikasi. Sebab, apabila nama-nama yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan tiba-tiba ditambah atau dikurangi tanpa dasar hukum dan alasan objektif, hal itu berpotensi memunculkan persoalan baru dalam proses demokrasi kampus.

Yhoka bahkan mengingatkan adanya dugaan manuver pihak-pihak tertentu yang berpotensi memanfaatkan situasi penundaan untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran koalisi adalah kemungkinan munculnya calon rektor titipan yang tidak melalui mekanisme sebagaimana mestinya.

“Jangan sampai penundaan ini justru menjadi momentum bagi pihak-pihak tertentu untuk memainkan proses pemilihan. Kandidat yang sudah dinyatakan lolos verifikasi harus mendapatkan kepastian hukum dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan tahapan berikutnya,” tegas Yhoka.

Menurutnya, proses pemilihan rektor bukan ruang bagi kepentingan kelompok, lobi kekuasaan, maupun transaksi pengaruh. Jabatan rektor merupakan posisi strategis yang menentukan arah kebijakan akademik, tata kelola kelembagaan, serta masa depan universitas.

Koalisi juga menyoroti munculnya laporan dugaan kecurangan dan aksi demonstrasi yang mengiringi dinamika pemilihan Rektor UNM. Mereka meminta Kemendiktisaintek tidak serta-merta menjadikan tekanan demonstrasi sebagai alasan untuk mengubah hasil tahapan yang sudah berjalan.

Setiap laporan, kata Yhoka, wajib diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada pemeriksaan yang jelas, siapa pihak yang bertanggung jawab, apa bentuk pelanggarannya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keabsahan tahapan pemilihan.

Namun, laporan yang belum terbukti tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk mengorbankan hak kandidat lain yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan.

“Kalau memang ada kecurangan, silakan dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang sah. Tetapi jangan sampai laporan yang belum teruji justru dijadikan alasan untuk membuka kembali daftar kandidat demi kepentingan pihak tertentu,” ujarnya.

Koalisi menilai Kemendiktisaintek harus menjelaskan secara terbuka alasan penundaan pemilihan Rektor UNM. Publik, khususnya sivitas akademika, berhak mengetahui persoalan apa yang sebenarnya terjadi, tahapan mana yang harus diperiksa, serta bagaimana jaminan agar proses pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan.

Sebab, semakin lama proses pemilihan dibiarkan tanpa kejelasan, semakin besar pula ruang berkembangnya spekulasi dan kecurigaan di tengah lingkungan kampus.

Yhoka menegaskan bahwa mempertahankan daftar kandidat bukan berarti menutup ruang pemeriksaan apabila ditemukan pelanggaran yang benar-benar terbukti. Akan tetapi, setiap perubahan harus memiliki dasar hukum, alasan tertulis, serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Koalisi juga mengingatkan bahwa pemilihan rektor harus berorientasi pada kualitas kepemimpinan, integritas, kapasitas akademik, dan kemampuan membangun universitas, bukan berdasarkan kedekatan dengan kelompok atau kepentingan tertentu.

Dalam keterangannya, koalisi turut merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri. Mereka meminta seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan aturan internal UNM yang relevan.

Koalisi juga menyinggung mekanisme pemilihan rektor PTN yang melibatkan senat dan menteri sesuai ketentuan. Karena itu, kewenangan masing-masing pihak harus dijalankan secara proporsional, bukan dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan di luar mekanisme resmi.

Lebih jauh, Yhoka meminta Kemendiktisaintek tidak hanya menjadi pihak yang mengambil keputusan administratif, tetapi juga memastikan seluruh proses berlangsung terbuka dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya.

“Jangan sampai kampus sebesar UNM justru mempertontonkan proses pemilihan yang dipenuhi tarik-menarik kepentingan. Jangan sampai muncul kesan bahwa siapa yang memiliki akses dan kekuatan lobi, dialah yang berpeluang menentukan masa depan kepemimpinan kampus,” sindirnya.

Koalisi LSM dan Pers menyatakan akan terus mengawal perkembangan penundaan pemilihan Rektor UNM hingga pemerintah memberikan kepastian mengenai kelanjutan proses tersebut.

Mereka juga mendesak agar Kemendiktisaintek memberikan penjelasan resmi mengenai dasar penundaan, hasil evaluasi terhadap laporan yang masuk, serta jaminan tidak adanya perubahan kandidat secara sepihak.

Bagi koalisi, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang akan menduduki kursi rektor. Lebih dari itu, ini menyangkut integritas, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

Jangan sampai penundaan pemilihan rektor berubah menjadi panggung perebutan kepentingan. UNM membutuhkan pemimpin hasil proses yang bersih, bukan pemimpin yang lahir dari dugaan permainan di balik layar.

“Aturan harus menjadi panglima. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai proses pemilihan Rektor UNM kembali dilanjutkan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan hukum,” tutup Yhoka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *