banner 600x130

Mosi Tidak Percaya Menggema di Kejati Sulsel, Tikus Raksasa Simbol Perlawanan Terhadap Kasus Korupsi Yang Belum Tuntas

MAKASSAR | SUARAHAM — Pemandangan tak biasa mewarnai aksi unjuk rasa puluhan massa Komite Rakyat Demokratik (Komrad) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Senin (16/11/2026).

Bukan hanya membawa spanduk tuntutan, massa juga menghadirkan patung tikus raksasa berdasi sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan praktik korupsi dan buruknya penegakan hukum.

Patung tikus berukuran besar itu menjadi pusat perhatian. Simbol tersebut seolah menjadi sindiran terbuka terhadap berbagai persoalan dugaan penyimpangan yang dinilai belum mendapatkan penanganan hukum secara maksimal.

Dalam aksi tersebut, Komrad mengangkat sejumlah persoalan yang dianggap membutuhkan perhatian serius aparat penegak hukum. Mulai dari dugaan penyelewengan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di Kota Makassar, hingga persoalan reklamasi di wilayah Kota Makassar.

Deretan persoalan itu menjadi alasan Komrad mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dan Kejari Bantaeng.

Koordinator aksi Komrad, Tajering, bahkan secara terbuka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kinerja penegakan hukum di kedua institusi tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar pernyataan bahwa suatu perkara sedang ditangani.

“Demo kami hari ini sebagai bentuk kekecewaan serta kurangnya kepercayaan pada kinerja di Kejari Makassar, Kejari Bantaeng hingga Kejaksaan Tinggi Sulsel dalam penegakan hukum,” tegas Tajering.

Pernyataan tersebut menjadi pesan keras bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis ada. Kepercayaan harus dibangun melalui transparansi, keberanian mengusut perkara, serta kepastian hukum tanpa pandang bulu.

Komrad menilai, sejumlah persoalan yang mereka suarakan tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat. Apalagi, dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran pendidikan dan tata kelola jabatan publik menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi secara bergantian. Massa juga membentangkan spanduk berisi tuntutan sembari menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap berbagai dugaan persoalan tersebut.

Kehadiran massa di depan kantor Kejati Sulsel sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan sekitar lokasi. Arus kendaraan terganggu akibat konsentrasi massa yang menyampaikan aspirasi.

Tajering menjelaskan, aksi tersebut sekaligus menjadi prakondisi menuju peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada Desember mendatang.

Tidak berhenti pada persoalan penegakan hukum di daerah, Komrad juga mendesak pemerintah dan DPR RI segera menuntaskan pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Mereka turut menyoroti pentingnya penelusuran harta kekayaan penyelenggara negara. Komrad meminta agar aset yang terbukti berasal dari tindak pidana atau diperoleh secara tidak sah dapat dirampas sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Setelah beberapa waktu menyampaikan aspirasi, pihak Kejati Sulsel akhirnya menemui massa aksi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Adriansyah Akbar, menerima perwakilan massa yang dipimpin Tajering. Dalam pertemuan tersebut, berbagai tuntutan dan kritik Komrad disampaikan secara langsung.

Adriansyah menyatakan pihaknya akan mengevaluasi perkembangan penanganan persoalan yang menjadi perhatian massa, termasuk di lingkungan Kejari Makassar dan Kejari Bantaeng.

“Kita tentunya melakukan evaluasi terhadap teman-teman di daerah sejauh mana perkembangan itu ditanganinya, apakah kalau memang teman-teman di daerah tidak melakukannya, kami ambil alih. Tentunya juga kami melihat sejauh mana kesungguhan mereka,” ungkap Adriansyah.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian massa aksi. Komrad berharap komitmen evaluasi itu tidak berhenti sebagai jawaban untuk meredam demonstrasi, melainkan benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret.

Bagi Komrad, persoalan utamanya bukan sekadar menerima laporan atau mendengarkan aspirasi, melainkan memastikan setiap dugaan penyimpangan diperiksa secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Usai tuntutannya diterima pihak Kejati Sulsel, massa yang dipimpin Tajering kemudian bergerak menuju kawasan Fly Over Makassar. Mereka tetap membawa patung tikus raksasa berdasi sebagai simbol kritik terhadap praktik korupsi.

Komrad menegaskan aksi tersebut bukan gerakan terakhir. Mereka berencana kembali turun ke jalan dengan membawa isu penegakan HAM, pemberantasan korupsi, hingga persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menurut mereka masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Pesan yang ingin disampaikan Komrad cukup jelas: aparat penegak hukum tidak cukup hanya hadir ketika demonstrasi berlangsung. Publik menunggu hasil, keberanian mengusut dugaan penyimpangan, dan pembuktian bahwa hukum benar-benar berlaku bagi siapa pun.

Kini bola berada di tangan Kejati Sulsel. Publik menunggu apakah evaluasi yang dijanjikan akan berujung pada tindakan nyata atau kembali menjadi catatan aspirasi yang tenggelam setelah massa membubarkan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *