LUWU – SUARAHAM – Penindakan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Marinding, kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, kini menjadi persoalan serius.
Bukan hanya karena empat unit ekskavator berhasil diamankan dan empat pekerja dibawa aparat, tetapi juga munculnya dugaan adanya upaya mencari perlindungan melalui oknum tertentu untuk memengaruhi proses hukum.
Presiden Koalisi LSM dan Pers Indonesia, Mulyadi, S.H., memberikan apresiasi kepada Kapolres Luwu beserta jajaran atas keberanian melakukan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.
Namun, menurut Mulyadi, keberhasilan mengamankan alat berat dan pekerja lapangan tidak boleh menjadi akhir dari penegakan hukum. Justru inilah momentum bagi aparat untuk membongkar siapa aktor utama, siapa pemodal, siapa pengendali operasional, hingga siapa yang diduga berada di balik aktivitas PETI tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat ekskavator yang diamankan diduga berkaitan dengan dua pihak, yakni masing-masing dua unit yang dikaitkan dengan Haji Dodi dan dua unit yang dikaitkan dengan Haji Kahar.
Selain itu, empat pekerja turut diamankan, masing-masing dua orang yang diduga bekerja untuk pihak Haji Dodi dan dua orang lainnya untuk pihak Haji Kahar.
Jangan Hanya Pekerja Kecil yang Diproses, Pemodal Harus Dibongkar!
Mulyadi menilai, penegakan hukum terhadap PETI akan kehilangan makna apabila hanya berhenti pada pekerja lapangan dan penyitaan alat berat, sementara pihak yang diduga menyediakan modal, mengendalikan operasional, serta menikmati keuntungan justru tidak tersentuh.
Menurutnya, penyidik harus berani menelusuri seluruh rantai aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Mulai dari kepemilikan alat berat, sumber pendanaan, pihak yang mengatur kegiatan, hingga dugaan adanya pihak lain yang memberikan perlindungan.
“Jangan sampai yang berada di lokasi hanya pekerja yang dijadikan sasaran penindakan, sementara pihak yang diduga menjadi pemodal justru bebas bergerak. Hukum jangan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kalau memang ada keterlibatan pemodal, bongkar dan proses sesuai hukum. Jangan berhenti pada operator alat berat!” tegas Mulyadi.
Dugaan Lobi ke Polda Sulsel, Kapolda dan Propam Jangan Tutup Mata!
Persoalan semakin serius setelah Koalisi LSM dan Pers Indonesia mengaku menerima informasi mengenai dugaan pergerakan Haji Dodi dan Haji Kahar untuk mencari bantuan melalui oknum yang disebut memiliki hubungan atau kenalan di lingkungan Polda Sulawesi Selatan.
Mulyadi mensinyalir, dugaan upaya tersebut berkaitan dengan keinginan agar empat pekerja yang diamankan serta empat ekskavator yang kini menjadi barang bukti dapat segera dikeluarkan dari penguasaan penyidik Polres Luwu.
Meski demikian, informasi mengenai dugaan lobi tersebut masih perlu diverifikasi dan dibuktikan. Karena itu, Mulyadi meminta agar tidak ada ruang bagi intervensi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara ini.
“Kalau benar ada pihak yang mencoba mencari jalan belakang untuk mengeluarkan anggota dan alat berat yang telah diamankan, ini persoalan serius. Jangan sampai kerja keras Polres Luwu justru dilemahkan oleh permainan oknum. Kami meminta Kapolda Sulsel dan Propam melakukan pengawasan. Jangan biarkan institusi Polri tercoreng oleh ulah segelintir orang yang diduga bermain di belakang layar,” ujar Mulyadi, Senin (16/11/2026).
Kapolres Luwu Diuji, Berani Tidak Bongkar Sampai ke Pemodal?
Mulyadi secara terbuka menantang jajaran Polres Luwu agar tidak berhenti pada keberhasilan mengamankan empat ekskavator dan empat pekerja.
Menurutnya, penyidik harus memeriksa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI tersebut. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dan unsur pidana terpenuhi, pihak yang diduga menjadi pemodal maupun pengendali kegiatan harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Ia juga meminta agar empat ekskavator yang telah diamankan tetap berada dalam penguasaan penyidik sesuai prosedur hukum dan tidak dikeluarkan tanpa dasar hukum yang sah.
“Kami tidak ingin muncul kesan bahwa hukum bisa dinegosiasikan. Empat ekskavator sudah diamankan, empat pekerja sudah dibawa. Sekarang pertanyaannya, berani tidak penyidik menelusuri siapa pemodal sebenarnya? Siapa yang mengendalikan tambang itu? Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan? Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi penindakan di permukaan, sementara aktor utamanya tidak tersentuh,” katanya.
Koalisi Siapkan Pengawalan, Dugaan Oknum Harus Dibuktikan!
Koalisi LSM dan Pers Indonesia mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Bidang Propam untuk memastikan tidak ada anggota yang menyalahgunakan jabatan, memberikan perlindungan ilegal, ataupun mencoba mengintervensi proses penyidikan.
Mulyadi menegaskan, apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.
Ia juga meminta penanganan perkara PETI di Desa Marinding dibuka secara terang kepada publik, termasuk perkembangan pemeriksaan terhadap para pekerja, status empat ekskavator, serta langkah penyidik dalam menelusuri dugaan keterlibatan pemodal.
“Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, apakah penegakan hukum benar-benar berjalan atau justru ada ruang negosiasi di balik perkara ini. Kami akan terus mengawal kasus tersebut. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan berdasarkan jabatan, kekuatan modal, ataupun kedekatan dengan oknum tertentu,” tutup Mulyadi.
Koalisi LSM dan Pers Indonesia menegaskan, kasus PETI di DAS Suso harus menjadi ujian nyata keberanian aparat penegak hukum. Sebab, keberhasilan penindakan bukan diukur dari berapa banyak pekerja yang diamankan atau alat berat yang disita, melainkan sejauh mana hukum mampu menjangkau seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab.











