MAKASSAR | SUARAHAM — Ketidakjelasan kelanjutan pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) mulai menuai kritik keras. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Republik Indonesia (DPP LIRI) memperingatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) agar tidak membiarkan proses pemilihan rektor menggantung tanpa kepastian waktu.
Ketua DPP LIRI, Andi Muh. Fajar, SH, menilai penundaan tanpa batas waktu yang jelas berpotensi membuka ruang bagi kepentingan tertentu untuk bermain di balik proses demokrasi kampus.
Ia bahkan mengingatkan adanya potensi praktik transaksional apabila ketidakpastian tersebut terus dibiarkan tanpa penjelasan terbuka kepada publik.
“Penundaan pemilihan Rektor UNM tanpa batas waktu yang jelas sangat kami khawatirkan dapat dimanfaatkan menjadi ajang transaksional oleh oknum tertentu. Jangan sampai ada kepentingan tersembunyi yang bermain di tengah ketidakpastian ini,” tegas Andi Muh. Fajar.
Menurutnya, pemilihan rektor bukan ruang untuk mengakomodasi kepentingan kelompok maupun transaksi kekuasaan. Proses tersebut harus berjalan berdasarkan aturan, mekanisme yang sah, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
DPP LIRI juga menilai penundaan berkepanjangan berpotensi mencederai kepercayaan sivitas akademika terhadap tata kelola perguruan tinggi. Ketika tidak ada kepastian mengenai kelanjutan tahapan, ruang spekulasi dan kecurigaan publik semakin terbuka.
Lebih jauh, Andi Fajar mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya rekayasa dalam proses pemilihan. Ia menyoroti potensi masuknya kandidat yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan verifikasi maupun tersingkirnya kandidat karena kepentingan pihak tertentu.
“Kami tidak ingin ada calon yang sebenarnya tidak lolos verifikasi kemudian mendapat jalan untuk masuk kembali. Begitu pula jangan sampai ada kandidat yang memenuhi persyaratan justru disingkirkan karena tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Sorotan DPP LIRI tidak berhenti pada persoalan penundaan. Organisasi tersebut juga mempertanyakan pola munculnya laporan dugaan kecurangan dan aksi demonstrasi yang turut mewarnai dinamika Pilrek UNM.
Andi Fajar menduga rangkaian laporan dan demonstrasi tersebut perlu ditelusuri secara objektif untuk memastikan apakah benar-benar merupakan aspirasi murni atau terdapat kepentingan tertentu yang ingin memengaruhi bahkan menghentikan proses pemilihan.
Ia menilai, apabila terdapat indikasi pengondisian opini maupun koordinasi untuk menggagalkan tahapan pemilihan, hal tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan yang transparan.
“Kami melihat ada sejumlah hal yang patut dicermati dari pola laporan dugaan kecurangan dan aksi demonstrasi yang terjadi. Jangan sampai aspirasi yang seharusnya menjadi bagian dari kontrol publik justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” ungkapnya.
Meski demikian, DPP LIRI menegaskan bahwa setiap laporan dugaan kecurangan harus tetap diperiksa secara objektif. Tidak boleh ada pihak yang langsung dianggap bersalah tanpa pembuktian, tetapi laporan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses tanpa kejelasan.
Menurut Andi Fajar, Kemendiktisaintek harus menjelaskan secara terbuka apa dasar penghentian atau penundaan Pilrek UNM, siapa pihak yang mengambil keputusan, serta sampai kapan penundaan tersebut akan berlangsung.
Jangan sampai ketidakjelasan ini justru menimbulkan persepsi bahwa ada skenario tertentu yang sedang dimainkan untuk mengubah arah kontestasi pemilihan rektor.
DPP LIRI mendesak Kemendiktisaintek segera mengambil langkah konkret dengan mengumumkan alasan resmi penundaan, menetapkan batas waktu yang terukur, serta memastikan seluruh kandidat diperlakukan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.
Andi Fajar juga meminta pihak berwenang menelusuri seluruh laporan dugaan kecurangan maupun indikasi intervensi yang muncul selama proses Pilrek UNM. Pemeriksaan harus dilakukan secara independen, bukan berdasarkan tekanan kelompok atau kepentingan tertentu.
“Jangan korbankan masa depan UNM hanya karena kepentingan segelintir orang. Kalau memang ada pelanggaran, buktikan dan tindak sesuai aturan. Tetapi jangan jadikan laporan maupun demonstrasi sebagai alat untuk mengunci proses pemilihan tanpa kepastian,” tegasnya.
Ia berharap proses pemilihan Rektor UNM dapat segera memperoleh kepastian dan dilanjutkan sesuai mekanisme yang sah. Menurutnya, perguruan tinggi harus menjadi contoh demokrasi yang sehat, bukan justru menjadi arena tarik-menarik kepentingan.
“Jangan sampai pemilihan rektor berubah menjadi panggung transaksi kepentingan. Kemendiktisaintek harus membuka semuanya secara transparan. Publik berhak mengetahui mengapa proses ini ditunda dan bagaimana nasib kelanjutannya,” tutup Andi Muh. Fajar.
Kini pertanyaannya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari penundaan Pilrek UNM? Kemendiktisaintek harus menjawabnya dengan transparansi, bukan membiarkan publik terus berspekulasi.”











