MAKALAR | SUARAHAM — Pengungkapan dugaan peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl oleh Satresnarkoba Polres Takalar di Dusun Boddia, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, kini menyisakan sejumlah pertanyaan serius yang membutuhkan jawaban terbuka dari pihak kepolisian.
Enam orang dikabarkan diamankan dalam operasi tersebut. Namun, informasi perkembangan penanganan perkara menyebutkan hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan lima orang lainnya dikabarkan telah dibebaskan.
Perbedaan mencolok antara jumlah orang yang diamankan dengan jumlah tersangka inilah yang kini menjadi perhatian. Bukan semata-mata mempersoalkan keputusan penyidik membebaskan seseorang, melainkan mempertanyakan apa dasar hukum, hasil pemeriksaan, dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Enam diamankan, lima dibebaskan: apa hasil pemeriksaannya?
Operasi yang berlangsung Sabtu (17/10/2026) sekitar pukul 15.00 Wita itu mengamankan enam orang masing-masing berinisial M, ND, S, RNA, MNA, dan MA.
Petugas juga menyita ratusan butir obat keras yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran Trihexyphenidyl.
Namun, dalam perkembangan informasi yang diperoleh, hanya satu orang disebut berstatus tersangka. Lima orang lainnya dikabarkan tidak melanjutkan proses hukum sebagai tersangka.
Pertanyaan publik pun tidak bisa diabaikan.
Apa hasil pemeriksaan terhadap keenam orang tersebut? Siapa yang menguasai obat-obatan itu? Dari mana asal barang tersebut? Apakah penyidik menemukan adanya pembagian peran dalam dugaan aktivitas peredaran tersebut?
Jika lima orang memang dibebaskan karena tidak cukup bukti, kepolisian perlu menjelaskan dasar dan hasil pemeriksaannya secara proporsional. Sebaliknya, jika masih ditemukan fakta yang memerlukan pendalaman, masyarakat berhak mengetahui apakah penyelidikan terhadap pihak lain masih berjalan.
Jangan sampai perkembangan perkara hanya berhenti pada informasi penangkapan, sementara penjelasan mengenai hasil akhirnya justru tidak terang.
Ratusan butir obat disita, ke mana pertanggungjawaban barang buktinya?
Sorotan berikutnya tertuju pada barang bukti Trihexyphenidyl yang disebut mencapai ratusan butir.
Persoalan ini membutuhkan penjelasan yang tidak kalah penting dari status keenam orang yang diamankan.
Berapa jumlah pasti obat yang disita? Dari lokasi atau penguasaan siapa barang tersebut ditemukan? Apakah seluruhnya telah dicatat dalam berita acara penyitaan? Bagaimana hasil pemeriksaan dan pengujiannya? Serta bagaimana pencatatan, penyimpanan, dan pengamanan barang bukti tersebut?
Pertanyaan itu bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti. Namun, merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum.
Barang bukti dalam perkara pidana bukan sesuatu yang boleh dibiarkan tanpa kejelasan administrasi dan pertanggungjawaban. Setiap barang yang disita harus memiliki jejak penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Koalisi LSM dan Pers Sulsel desak Kapolda turun tangan
Ketua Koalisi LSM dan Pers Sulsel mendesak Kapolda Sulawesi Selatan agar memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut.
Menurutnya, persoalan ini perlu ditindaklanjuti secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ia meminta agar Polda Sulsel melakukan pengawasan dan memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
Apabila dalam proses pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran oleh oknum anggota, maka dugaan tersebut harus diperiksa secara objektif dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Transparansi bukan ancaman bagi institusi kepolisian. Justru keterbukaan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Kasat Resnarkoba belum memberikan klarifikasi
Sebelumnya, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan maraknya peredaran obat keras di wilayah Desa Boddia.
Tim operasional Satresnarkoba Polres Takalar yang dipimpin Kasat Resnarkoba AKP Asrullah, S.H., M.H., kemudian melakukan penyelidikan hingga mendatangi sebuah warung yang diduga menjadi lokasi transaksi.
Namun, perkembangan perkara yang menyebut enam orang diamankan dan hanya satu ditetapkan sebagai tersangka membutuhkan penjelasan langsung dari pihak yang menangani penyidikan.
Suaraham.com telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kasat Resnarkoba Polres Takalar, AKP Asrullah, S.H., M.H., terkait status lima orang lainnya, dasar penetapan tersangka, serta jumlah dan penanganan barang bukti.
Konfirmasi ulang dilakukan sejak Selasa (3/11/2026). Namun, hingga berita ini diterbitkan pada Minggu (8/11/2026), belum diperoleh tanggapan atau klarifikasi dari yang bersangkutan.
Polda Sulsel jangan biarkan pertanyaan publik menggantung
Kini, persoalannya bukan hanya siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan peredaran Trihexyphenidyl di Galesong.
Ada sejumlah hal mendasar yang harus dijawab: mengapa enam orang diamankan tetapi hanya satu yang disebut tersangka? Apa dasar hukum pembebasan lima orang lainnya? Berapa jumlah pasti barang bukti yang disita? Dan bagaimana kepastian penanganan perkara tersebut?
Polres Takalar tidak seharusnya membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu terus berkembang tanpa penjelasan resmi.
Kapolda Sulsel juga didesak memastikan adanya pengawasan terhadap penanganan perkara ini, termasuk apabila diperlukan pemeriksaan internal berdasarkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penegakan hukum tidak cukup hanya mempertontonkan keberhasilan operasi penangkapan. Akuntabilitas justru diuji setelah penangkapan: melalui pemeriksaan, penetapan status hukum, pengelolaan barang bukti, hingga kepastian proses penyidikan.
Enam orang diamankan, satu disebut tersangka, lima dikabarkan dibebaskan. Publik membutuhkan jawaban, bukan sekadar diam.
Suaraham.com akan terus memantau perkembangan perkara ini dan membuka ruang klarifikasi bagi Polres Takalar maupun Polda Sulsel demi pemberitaan yang berimbang dan kepentingan publik.
