lLUWU | SUARAHAM — Penanganan kasus dugaan penggelapan mobil di Polres Luwu kini menuai sorotan serius. Meski seorang perempuan bernama Ayu Ardina alias Mamanya Aqila binti Alimin telah resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak 18 Agustus 2026, berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/207/VIII/RES.1.11./2026/Reskrim, perkembangan perkara tersebut justru dipertanyakan pihak pelapor.
Hingga 10 November 2026, pelapor Hamsiruddin, S.E., mengaku belum memperoleh kepastian mengenai kelanjutan proses hukum terhadap tersangka.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: setelah penetapan tersangka diterbitkan, sejauh mana penyidik Unit II Polres Luwu menuntaskan perkara tersebut?
Peristiwa dugaan penggelapan itu dilaporkan terjadi pada Selasa, 20 Mei 2026, di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Perkara tersebut disangkakan menggunakan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, bagi pelapor, penetapan tersangka tanpa perkembangan penanganan yang jelas justru menimbulkan kekecewaan. Ia mempertanyakan alasan tersangka belum dilakukan penahanan maupun langkah konkret penyidik dalam memastikan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
Pelapor Siapkan Laporan ke Propam Polda Sulsel
Hamsiruddin mengaku kecewa terhadap penanganan perkara yang dinilainya belum memberikan kepastian hukum.
Ia menegaskan telah menempuh jalur hukum melalui laporan resmi. Namun, setelah tersangka ditetapkan, dirinya justru masih mempertanyakan kelanjutan proses penyidikan.
“Saya sudah menempuh jalur hukum secara terhormat. Status tersangka sudah diterbitkan secara resmi oleh Polres Luwu sejak Agustus 2026. Tetapi sampai sekarang saya belum mendapatkan kepastian yang benar-benar jelas mengenai kelanjutan perkara ini. Mengapa penanganannya terkesan berjalan di tempat?” ungkap Hamsiruddin.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat bersama penasihat hukumnya akan melaporkan penyidik yang menangani perkara tersebut ke Divisi Propam Polda Sulawesi Selatan.
Menurutnya, langkah tersebut ditempuh untuk meminta pemeriksaan terhadap profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas penyidik.
“Jangan sampai masyarakat yang mencari keadilan justru dibuat menunggu tanpa batas waktu. Kami meminta Propam Polda Sulsel memeriksa penanganan perkara ini secara objektif. Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui penjelasan dan administrasi penyidikan yang transparan,” tegasnya.
LBH Sukardi Sulkarnain Desak Evaluasi Penyidik
Sorotan juga datang dari LBH Sukardi Sulkarnain, S.H. Lembaga bantuan hukum tersebut mendesak Kapolres Luwu dan Kapolda Sulawesi Selatan tidak menutup mata terhadap keluhan pelapor.
Mereka meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyidik Unit II yang menangani perkara tersebut, termasuk pejabat unit yang bertanggung jawab.
“Kami meminta Kapolres Luwu dan Kapolda Sulawesi Selatan segera melakukan evaluasi. Jangan sampai perkara yang sudah memiliki penetapan tersangka justru kehilangan kepastian dalam proses penanganannya,” tegas perwakilan LBH Sukardi Sulkarnain.
Menurut LBH, penetapan tersangka harus diikuti dengan proses penyidikan yang profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka juga menekankan bahwa apabila terdapat alasan hukum yang menyebabkan tersangka belum ditahan, penyidik wajib mampu menjelaskan dasar pertimbangan dan perkembangan penanganan perkara kepada pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan.
LBH menilai pengawasan internal diperlukan agar tidak muncul dugaan perlakuan berbeda atau ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara.
Mulyadi: Jangan Biarkan Penetapan Tersangka Berakhir Menjadi Dokumen Administrasi
Presiden Koalisi Indonesia, Mulyadi, S.H., turut melontarkan kritik keras terhadap penanganan perkara tersebut.
Ia mempertanyakan efektivitas proses penegakan hukum apabila penetapan tersangka tidak disertai kejelasan perkembangan penyidikan.
“Jangan sampai penetapan tersangka hanya menjadi dokumen administrasi tanpa kejelasan kelanjutan proses hukumnya. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana perkara yang sudah ditingkatkan ke tahap penetapan tersangka ditangani oleh penyidik,” ujar Mulyadi.
Ia mengingatkan, status tersangka memang tidak otomatis mewajibkan seseorang ditahan. Penahanan memiliki persyaratan dan pertimbangan hukum tersendiri.
Namun, menurutnya, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan pelapor tanpa informasi mengenai perkembangan perkara.
“Kalau memang ada alasan hukum mengapa belum dilakukan penahanan, sampaikan secara terbuka sesuai kewenangan dan aturan. Tetapi kalau ada penundaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu harus diperiksa. Jangan sampai muncul kecurigaan publik terhadap integritas penegakan hukum di Polres Luwu,” tegasnya.
Sejumlah Aturan Diminta Menjadi Dasar Pemeriksaan
Mulyadi meminta Propam Polda Sulsel menguji penanganan perkara tersebut berdasarkan ketentuan hukum dan disiplin profesi kepolisian, di antaranya:
UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Khususnya kewajiban Polri menjalankan tugas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Menjadi salah satu instrumen untuk menguji dugaan pelanggaran etika, profesionalitas, dan tanggung jawab anggota dalam menjalankan tugas.
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Menjadi dasar untuk mengevaluasi prosedur dan administrasi penyidikan, termasuk perkembangan penanganan perkara.
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Menjadi dasar hukum materiil atas sangkaan tindak pidana penggelapan sebagaimana tercantum dalam surat penetapan tersangka.
Menurut Mulyadi, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada klarifikasi formalitas. Propam perlu menelusuri dokumen penyidikan, perkembangan perkara, tindakan yang telah dilakukan, serta alasan hukum atas setiap keputusan penyidik.
Kapolres Luwu dan Kapolda Sulsel Jangan Bungkam
Kini perhatian publik tertuju kepada Kapolres Luwu dan Kapolda Sulawesi Selatan.
Pihak pelapor meminta sejumlah pertanyaan mendasar dijawab secara terbuka:
Apa perkembangan penyidikan setelah penetapan tersangka pada 18 Agustus 2026?
Apakah tersangka sudah pernah dipanggil atau diperiksa kembali setelah penetapan tersebut?
Apa alasan hukum belum dilakukannya penahanan?
Apakah terdapat kendala penyidikan yang menyebabkan perkara belum memperoleh kepastian?
Apakah pengawasan terhadap kinerja penyidik Unit II sudah dilakukan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak berkembang spekulasi mengenai dugaan ketidakprofesionalan maupun penyalahgunaan kewenangan.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan menetapkan seseorang sebagai tersangka, tetapi juga dari transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam menuntaskan setiap perkara.
Hamsiruddin bersama penasihat hukumnya menyatakan siap membawa persoalan ini ke tingkat Polda Sulsel hingga Mabes Polri apabila pengaduan dan tuntutan pemeriksaan tidak mendapatkan tindak lanjut.
SUARAHAM.COM akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi kepada Kapolres Luwu, Kasat Reskrim, Kanit Unit II, maupun penyidik yang menangani perkara tersebut.
Publik kini menunggu jawaban: apakah perkara ini benar-benar sedang diproses sesuai prosedur, atau justru ada persoalan dalam penanganannya yang perlu dibuka dan diperiksa secara serius?
