MAKASSAR | SUARAHAM — Sengketa lahan yang dikuasai Komunitas Masyarakat Penggarap Tanah Negara (KMPTN) di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, kembali memanas.
Kali ini, kuasa hukum KMPTN, Hadriani, S.H., M.H., C.Me., secara terbuka melayangkan peringatan terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan opini dan narasi yang bertentangan dengan sejarah penguasaan lahan serta putusan pengadilan.
Melalui rilis resmi yang diterima redaksi pada 7 November 2026, Hadriani menegaskan bahwa KMPTN tidak akan tinggal diam menghadapi pemberitaan maupun pernyataan yang dianggap mengaburkan fakta hukum terkait objek tanah yang selama ini diperjuangkan masyarakat.
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Kuasa hukum KMPTN mengklaim masyarakat telah menggarap dan menguasai lahan seluas 97.254 meter persegi sejak 1970, jauh sebelum munculnya klaim dari sejumlah pihak korporasi.
Menurut Hadriani, persoalan tersebut bukan sekadar perebutan lahan biasa. Di dalamnya terdapat rangkaian sengketa panjang, gugatan perdata, proses peradilan tata usaha negara, hingga persoalan administrasi pertanahan yang menurut pihak KMPTN perlu dibuka secara transparan.
Putusan Pengadilan Jadi Titik Tekan
Hadriani menyebut KMPTN telah menempuh jalur hukum sejak 2002. Ia mengklaim gugatan yang diajukan masyarakat dimenangkan secara berjenjang, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga kasasi Mahkamah Agung.
Pihaknya menegaskan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah pada 2024.
Atas dasar itu, Hadriani mempertanyakan munculnya kembali narasi yang menyebut penguasaan lahan oleh KMPTN sebagai tindakan ilegal maupun tudingan bahwa gugatan masyarakat salah objek.
“Fakta sejarah dan fakta hukum tidak boleh diputarbalikkan. Kami memiliki dasar perjuangan dan putusan pengadilan yang harus dihormati,” demikian pokok penegasan kuasa hukum KMPTN dalam rilisnya.
SHGB dan Surat Ukur Tahun 2010 Dipersoalkan
Persoalan semakin serius ketika kuasa hukum KMPTN menyoroti penerbitan surat ukur baru dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada 2010.
Hadriani menduga terdapat persoalan administrasi dalam penerbitan dokumen tersebut karena menurut pihaknya objek tanah masih berkaitan dengan sengketa yang telah bergulir di pengadilan.
Ia juga mempertanyakan rekomendasi kepala daerah saat itu kepada PT Bintang Indoland untuk melakukan pembebasan lahan di atas objek yang dipersengketakan.
Menurut Hadriani, rekomendasi pejabat pemerintahan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu titik krusial yang perlu mendapat penjelasan dari instansi pertanahan maupun pihak pemerintah terkait. Apakah penerbitan dokumen pertanahan tersebut telah melalui pemeriksaan riwayat tanah dan status sengketa secara menyeluruh?
Pertanyaan ini tidak boleh berhenti sebagai polemik antarpihak. Transparansi dokumen dan penjelasan institusi berwenang dibutuhkan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Nama PT Barindo dan PT Bintang Indoland Ikut Disorot
Dalam rilisnya, Hadriani turut menyinggung perkara antara PT Barindo dan PT Bintang Indoland yang disebut berkaitan dengan objek tanah tersebut.
Ia membantah pernyataan mantan Wali Kota Makassar yang menurutnya menyebut perkara kedua perusahaan itu masih bergulir di pengadilan.
Hadriani mengklaim gugatan PT Barindo dan PT Bintang Indoland di Pengadilan Negeri Makassar telah diputus dengan amar gugatan ditolak. Sementara perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara disebut berakhir dengan putusan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO).
Atas dasar itu, ia meminta semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan informasi mengenai status perkara tersebut.
Kuasa hukum KMPTN bahkan menyatakan akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan pihak-pihak yang diduga sengaja membangun opini menyesatkan atau memanfaatkan sengketa tersebut untuk kepentingan tertentu.
Laporan Dugaan Transaksi Tanah Turut Diungkap
Tak hanya mempermasalahkan riwayat penguasaan lahan, rilis KMPTN juga mengungkap adanya laporan polisi terkait dugaan persoalan transaksi jual beli tanah.
Laporan tersebut disebut terjadi pada 29 Juli 2026, melibatkan Ir. Soefian Abdullah sebagai pelapor dan Jinny Aldymoro sebagai terlapor.
Perkara itu tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/B/825/VII/2026/SPKT/Polda Sulsel.
Menurut keterangan dalam rilis, persoalan bermula dari transaksi jual beli tanah di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, tepatnya di sekitar eks hotel mangkrak, yang disebut tidak disertai pembayaran sebagaimana dipersoalkan pelapor.
Hadriani juga menyebut adanya dugaan pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) yang digunakan dalam transaksi tersebut.
Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Termasuk menelusuri dokumen AJB, proses penerbitannya, serta pihak-pihak yang terlibat apabila memang ditemukan pelanggaran.
Satgas Mafia Tanah Diminta Turun Tangan
Melihat panjangnya rangkaian persoalan, kuasa hukum KMPTN meminta aparat penegak hukum, khususnya Satgas Mafia Tanah, menelusuri seluruh dugaan penyimpangan yang disebut dalam rilis tersebut.
Hadriani menegaskan pihaknya siap mengambil langkah hukum untuk mengungkap dugaan keterlibatan oknum pemerintah maupun swasta apabila ditemukan bukti yang cukup.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun narasi yang berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Sengketa lahan yang telah berlangsung puluhan tahun semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui pembentukan opini yang saling menyudutkan.
SUARAHAM.com menilai polemik ini membutuhkan keterbukaan semua pihak. Putusan pengadilan, riwayat penerbitan dokumen pertanahan, status SHGB, hingga perkara yang disebut melibatkan korporasi harus diperiksa berdasarkan dokumen autentik.
Pihak mantan Wali Kota Makassar, PT Bintang Indoland, PT Barindo, serta instansi pertanahan perlu diberikan ruang untuk menjelaskan dan membantah klaim yang disampaikan kuasa hukum KMPTN.
Sebab, dalam sengketa tanah sebesar ini, publik tidak cukup hanya disuguhi pernyataan sepihak. Yang dibutuhkan adalah pembuktian, transparansi, dan kepastian hukum.
Siapa yang sebenarnya memiliki dasar hukum paling kuat atas objek tanah tersebut? Dan apakah seluruh produk administrasi pertanahan yang dipersoalkan telah sesuai ketentuan?
Pertanyaan itu kini menunggu jawaban dari pihak-pihak terkait.
