banner 600x130

Tragedi di PDAM, Lima Orang Jadi Tumbal! Kuasa Hukum Desak Polres Palopo Bongkar Seluruh Aktor Pengeroyokan

PALOPO I SUARAHAM – Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap sejumlah mahasiswa saat aksi demonstrasi di Kantor PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo pada 2 November 2026 menuai kritik tajam.

Bukan hanya soal penetapan tersangka, tetapi juga munculnya informasi berbeda mengenai jumlah orang yang diamankan, status hukum para pihak, hingga sejauh mana penyidik mengungkap seluruh orang yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.

Kantor Hukum TODDOPULI & PARTNERS melalui kuasa hukum korban, Rudiarianto, S.H., secara terbuka mempertanyakan konsistensi informasi yang disampaikan jajaran Polres Palopo.

Mereka mendesak kepolisian tidak berhenti pada sejumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara dugaan keterlibatan pihak lainnya belum sepenuhnya terungkap.

Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam pemberitaan pada 13 November 2026, Kasi Humas Polres Palopo, AKP Marsuki, menyampaikan bahwa terdapat 11 orang yang diamankan terkait dugaan pengeroyokan terhadap mahasiswa.

Bahkan, para pihak yang diamankan disebut disangkakan dengan Pasal 262 ayat (1) subsider Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Namun, informasi berbeda kembali muncul dalam pemberitaan 16 November 2026. Kanit Pidum Polres Palopo, Ipda Suwadi, menyampaikan bahwa lima orang telah berstatus tersangka, satu orang disebut telah berdamai, sementara delapan orang lainnya masih berstatus saksi.

Perbedaan keterangan inilah yang kini dipersoalkan kuasa hukum korban. Sebab, publik berhak mengetahui secara jelas bagaimana perkembangan perkara tersebut. Jangan sampai informasi mengenai proses hukum justru menimbulkan tanda tanya baru di tengah masyarakat.

“Pertanyaannya sederhana, bagaimana sebenarnya perkembangan penanganan perkara ini? Sebelumnya disebut ada 11 orang diamankan, kemudian muncul informasi lima tersangka, satu orang berdamai, dan delapan orang berstatus saksi. Polres Palopo harus menjelaskan secara terbuka agar tidak terjadi kebingungan publik,” tegas Rudiarianto.

Ia menilai, apabila angka-angka tersebut merujuk pada kelompok orang yang sama, terdapat rincian status hukum yang perlu diklarifikasi. Apakah angka tersebut merupakan perkembangan dari pemeriksaan yang berbeda atau memang terdapat perubahan status hukum terhadap sejumlah orang?

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Transparansi informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Jangan Sampai Penanganan Kasus Berhenti pada Lima Tersangka

Lebih jauh, kuasa hukum menegaskan bahwa substansi utama perkara ini bukan sekadar berapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal yang jauh lebih penting adalah apakah penyidik benar-benar telah menelusuri seluruh pihak yang diduga melakukan, turut serta, maupun memiliki peran dalam peristiwa kekerasan terhadap mahasiswa tersebut.

Penetapan lima orang sebagai tersangka patut diapresiasi sebagai perkembangan penyidikan. Namun, apresiasi itu tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang pengusutan terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.

“Kami tidak ingin perkara ini hanya berhenti pada lima orang. Jangan sampai ada pihak yang diduga ikut melakukan kekerasan, tetapi tidak tersentuh proses hukum. Penyidik harus mengungkap peran setiap orang berdasarkan bukti, bukan sekadar menyelesaikan perkara dengan menetapkan beberapa tersangka,” tegasnya.

Rudiarianto bahkan mengingatkan bahwa pihaknya telah menyerahkan bukti tambahan kepada penyidik berupa satu buah flashdisk berisi rekaman video serta sejumlah tangkapan layar foto yang telah diberikan penanda khusus.

Bukti tersebut, menurutnya, diharapkan dapat membantu penyidik mengidentifikasi orang-orang yang terekam dalam peristiwa pengeroyokan tersebut sekaligus menelusuri peran masing-masing.

“Rekaman video dan foto sudah kami serahkan. Artinya, ada bahan yang bisa didalami penyidik untuk mengungkap siapa saja yang berada di lokasi dan bagaimana peran masing-masing. Jangan sampai bukti yang sudah diserahkan hanya menjadi pelengkap administrasi tanpa ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak meminta seluruh karyawan PDAM yang pernah diperiksa otomatis dijadikan tersangka. Namun, setiap orang yang diduga terlibat harus diperiksa secara objektif dan profesional.

Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum, penyidik diminta tidak ragu mengambil langkah hukum terhadap pihak bersangkutan.

“Status saksi bukan berarti seseorang otomatis bersalah, tetapi juga jangan sampai status tersebut menjadi tempat berlindung apabila kemudian ditemukan bukti keterlibatan. Kami meminta penyidik bekerja berdasarkan alat bukti dan mengungkap peristiwa ini secara utuh. Jangan ada tebang pilih,” tandasnya.

Surati Polres, Minta Kejelasan SPDP dan Status Hukum

Tidak berhenti pada kritik melalui media, Kantor Hukum TODDOPULI & PARTNERS mengaku tengah menempuh langkah formal dengan menyurati Polres Palopo.

Surat tersebut ditujukan untuk meminta klarifikasi dan kepastian mengenai perkembangan penyidikan, termasuk informasi terkait SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), perkembangan penetapan tersangka, serta status hukum pihak-pihak yang telah menjalani pemeriksaan.

Langkah itu ditempuh agar pihak korban tidak hanya bergantung pada informasi yang beredar melalui pemberitaan media, melainkan memperoleh penjelasan resmi berdasarkan perkembangan administrasi dan proses penyidikan.

“Kami sedang menempuh langkah formal dengan menyurati Polres Palopo. Kami ingin meminta kejelasan mengenai SPDP, perkembangan penyidikan, siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka, serta bagaimana status hukum pihak lainnya yang telah diperiksa. Jangan sampai korban terus bertanya-tanya tanpa mendapatkan kepastian,” ungkap Rudiarianto.

Menurutnya, keterbukaan informasi dan profesionalitas penyidik menjadi kunci agar perkara tersebut tidak menimbulkan kecurigaan maupun persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Ia juga menegaskan bahwa desakan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik, melainkan bagian dari hak hukum korban untuk mendapatkan kepastian dan keadilan.

Polres Palopo Ditantang Buka Terang Perkara

Menutup keterangannya, Rudiarianto menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga seluruh fakta terungkap dan para korban memperoleh kepastian hukum.

Ia meminta Polres Palopo memberikan penjelasan yang transparan mengenai perbedaan informasi yang berkembang sekaligus memastikan tidak ada dugaan keterlibatan pihak lain yang luput dari pendalaman penyidikan.

“Jangan hanya sebagian yang dibongkar. Kami ingin tahu siapa yang melakukan, siapa yang turut serta, dan bagaimana peran masing-masing. Semua harus diuji berdasarkan alat bukti. Jangan sampai penanganan perkara ini hanya berhenti pada beberapa orang, sementara dugaan keterlibatan pihak lainnya tidak pernah dituntaskan,” tegasnya.

“Kami tidak sedang mengintervensi penyidik. Tetapi jangan lupa, korban juga memiliki hak untuk mendesak keadilan. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya.

Kini, publik menunggu penjelasan resmi Polres Palopo. Perbedaan informasi mengenai jumlah orang yang diamankan, status tersangka, dan saksi harus dijawab secara terang.

Sebab, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan sejauh mana seluruh fakta terungkap dan keadilan benar-benar diberikan kepada para korban.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *