LUWU I SUARAHAM — Dugaan praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kian menyeruak. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju kepada aktivitas tambang ilegal yang diduga merusak lingkungan, tetapi juga menyeret nama seorang oknum anggota kepolisian berinisial AK yang disebut-sebut bertugas di wilayah hukum Polda Gorontalo.
Oknum tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Luwu. Lebih serius lagi, AK dituding memungut sejumlah uang koordinasi dari pelaku tambang lainnya dengan dalih memberikan jaminan keamanan agar aktivitas pertambangan tidak tersentuh penindakan aparat penegak hukum (APH).
Jika dugaan ini benar, persoalannya bukan lagi sekadar aktivitas PETI. Ada dugaan penyalahgunaan status aparat untuk membangun perlindungan terhadap praktik ilegal. Hukum yang seharusnya menjadi ancaman bagi penambang ilegal justru diduga dijadikan komoditas untuk memperoleh keuntungan.
Praktik semacam ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa. Sebab, ketika nama aparat mulai disebut dalam dugaan transaksi perlindungan tambang ilegal, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum ikut dipertaruhkan.
MULYADI: JANGAN ADA SERAGAM POLISI DIJADIKAN TAMENG MAFIA TAMBANG!
Presiden Koalisi LSM dan Pers, Mulyadi, S.H., melontarkan kritik keras terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian tersebut.
Menurutnya, apabila benar terdapat anggota Polri yang memanfaatkan status dan pengaruhnya untuk meminta uang koordinasi dari pelaku PETI, tindakan itu merupakan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai seragam kepolisian dijadikan alat untuk mencari keuntungan dari aktivitas ilegal. Kalau benar ada oknum yang meminta uang koordinasi dengan dalih memberikan jaminan keamanan dari penindakan hukum, ini persoalan serius. Aparat bukan pengusaha keamanan bagi mafia tambang!” tegas Mulyadi.
Ia menilai, dugaan tersebut harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang berstatus anggota kepolisian, apalagi jika dugaan perbuatannya justru mencederai institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum.
Mulyadi juga mempertanyakan bagaimana aktivitas PETI dapat terus berlangsung apabila benar terdapat praktik koordinasi yang menjanjikan perlindungan dari penindakan aparat.
“Jangan hanya penambang kecil yang dikejar, sementara dugaan pihak-pihak yang memberikan perlindungan justru tidak disentuh. Kalau ada aliran uang, telusuri siapa yang menerima, siapa yang mengatur, dan siapa yang menikmati keuntungan. Bongkar semuanya, jangan berhenti pada satu nama!” ujarnya.
DESAK PROPAM MABES POLRI TURUN TANGAN
Mulyadi mendesak Kapolri melalui Divisi Propam Mabes Polri segera mengambil langkah pemeriksaan terhadap AK. Ia juga meminta Bidpropam Polda Gorontalo dan Bidpropam Polda Sulawesi Selatan membangun koordinasi untuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum tersebut.
Menurutnya, perbedaan wilayah penugasan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan. Jika dugaan aktivitasnya berkaitan dengan Kabupaten Luwu, maka penelusuran harus dilakukan secara lintas wilayah.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka:
Benarkah AK memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI di Kabupaten Luwu?
Benarkah terdapat permintaan uang koordinasi kepada para pelaku tambang?
Siapa saja pihak yang diduga menyerahkan uang tersebut dan berapa nilai transaksi yang terjadi?
Apakah ada pihak lain yang turut menikmati aliran dana?
Apakah aktivitas PETI tersebut pernah ditindak, dan jika tidak, apa penyebabnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung. Propam harus melakukan pemeriksaan berbasis bukti, termasuk menelusuri komunikasi, keterangan saksi, serta dugaan aliran dana.
SEJUMLAH ATURAN HUKUM HARUS DITELAAH
Mulyadi juga meminta aparat mengkaji dugaan pelanggaran melalui ketentuan hukum yang relevan, antara lain:
Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, terkait kewajiban menjaga kehormatan institusi dan larangan perilaku yang bertentangan dengan etika profesi.
PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, terkait larangan penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang merendahkan martabat institusi.
UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 12 huruf e, apabila unsur pemaksaan pembayaran dengan penyalahgunaan kekuasaan terbukti terpenuhi.
UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, khususnya Pasal 158 dan Pasal 161, untuk menelusuri dugaan keterlibatan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin maupun aktivitas terkait yang memenuhi unsur pidana.
Penerapan setiap ketentuan tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pemenuhan unsur hukum, bukan semata-mata tudingan.
JANGAN HANYA TANGKAP PENAMBANG, TELUSURI JUGA DIDUGA PELINDUNGNYA!
Koalisi LSM dan Pers menyatakan memiliki keterangan awal serta petunjuk yang menurut mereka berkaitan dengan dugaan aliran uang koordinasi tersebut. Informasi dan bukti itu disebut siap diserahkan kepada lembaga pengawas internal kepolisian untuk diuji dan ditindaklanjuti.
Mulyadi menegaskan, pihaknya tidak ingin pemberantasan PETI hanya berhenti pada penindakan terhadap pekerja lapangan atau pelaku tambang berskala kecil.
“Kalau memang ada jaringan perlindungan, bongkar sampai ke atas. Jangan hanya alat berat disita, pekerja diamankan, lalu pihak yang diduga mengatur perlindungan justru tidak pernah diperiksa. Kami ingin hukum bekerja untuk semua orang, bukan hanya kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan,” tegasnya.
Ia memastikan Koalisi LSM dan Pers siap membawa persoalan tersebut ke Kadiv Propam Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) apabila dugaan tersebut tidak segera mendapatkan penanganan serius.
UJIAN KETEGASAN KAPOLRI
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam membersihkan institusi dari dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan.
Kapolda Gorontalo dan Kapolda Sulawesi Selatan ditantang menunjukkan bahwa tidak ada anggota yang kebal pemeriksaan, sekalipun dugaan perbuatannya berkaitan dengan wilayah berbeda dari tempat ia bertugas.
Publik kini menunggu langkah konkret: apakah dugaan keterlibatan oknum berinisial AK akan ditelusuri secara transparan, atau justru kembali tenggelam tanpa kejelasan?
Satu hal yang harus ditegaskan: pemberantasan tambang ilegal tidak akan berjalan maksimal apabila dugaan praktik perlindungan terhadap aktivitas tersebut tidak ikut dibongkar.
Jangan sampai hukum hanya tajam kepada penambang, tetapi tumpul ketika nama aparat mulai disebut!











