MAKASSAR I SUARAHAM – Maraknya aksi begal, perampokan, pencurian, hingga berbagai tindak kriminal yang terus menghantui warga Kota Makassar dinilai bukan sekadar persoalan keamanan. Fenomena ini dianggap sebagai cermin kegagalan pemerintah dalam menekan kesenjangan sosial dan menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
Ketua SEMMI Cabang Makassar, Fahrul Ramadan H.J., menegaskan bahwa meningkatnya angka kriminalitas harus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan yang selama ini dijalankan.
“Kriminalitas yang semakin merajalela hari ini tidak bisa hanya dibaca sebagai masalah hukum dan keamanan. Ini adalah sinyal bahwa ada persoalan sosial dan ekonomi yang belum mampu diselesaikan secara serius oleh pemerintah daerah,” tegas Fahrul, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, berbagai kasus kejahatan jalanan yang terus bermunculan menunjukkan masih banyak masyarakat yang terjebak dalam tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan ketimpangan kesejahteraan yang belum tersentuh solusi nyata.
Fahrul menilai pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan Pemerintah Kota Makassar lebih banyak terlihat dalam bentuk fisik dan infrastruktur, namun belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah.
“Jangan sampai pemerintah hanya sibuk memamerkan pembangunan gedung, jalan, dan proyek-proyek besar, sementara di sisi lain masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Pemerintah Kota Makassar masih sangat besar. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 persen, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,85 persen, sementara Gini Ratio berada pada angka 0,375 yang menunjukkan masih adanya kesenjangan distribusi kesejahteraan di tengah masyarakat.
“Angka-angka ini tidak bisa dianggap sepele. Di balik statistik tersebut ada ribuan warga yang masih berjuang bertahan hidup. Jika ketimpangan ekonomi terus dibiarkan, maka potensi lahirnya berbagai persoalan sosial, termasuk kriminalitas, akan terus meningkat,” katanya.
SEMMI juga menyoroti pendekatan pemerintah yang dinilai masih terlalu berorientasi pada penindakan setelah kejahatan terjadi, dibandingkan membangun sistem pencegahan melalui penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut Fahrul, operasi keamanan dan patroli aparat memang penting, namun tidak akan pernah cukup jika akar masalah berupa kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses ekonomi tidak disentuh secara serius.
“Penangkapan pelaku kejahatan hanya menyelesaikan akibat, bukan penyebab. Pemerintah harus hadir menciptakan lapangan kerja, memperkuat program pemberdayaan ekonomi, serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang agar tidak mudah terseret ke dalam lingkaran kriminalitas,” tegasnya.
SEMMI Cabang Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar agar tidak terlena dengan berbagai klaim keberhasilan pembangunan yang bersifat seremonial. Pemerintah diminta lebih fokus memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat kecil yang selama ini masih bergulat dengan persoalan ekonomi.
Meski demikian, Fahrul menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan kriminal. Pelaku kejahatan tetap harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Namun, pemerintah juga wajib bertanggung jawab menyelesaikan faktor-faktor sosial yang menjadi pemicu meningkatnya angka kriminalitas.
“Keamanan tidak lahir hanya dari banyaknya patroli atau operasi penertiban. Keamanan sejati hadir ketika masyarakat memiliki pekerjaan, penghasilan yang layak, dan merasakan keadilan sosial. Jika kesenjangan ekonomi terus dibiarkan, maka begal, perampokan, dan berbagai kejahatan lainnya akan terus menjadi ancaman yang berulang bagi Kota Makassar,” pungkasnya.
